Rakyat Minta BLT 1 Juta, Pemerintah Sanggup..?

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada orang miskin sebagai dampak kenaikan harga BBM dianggap masih terlalu kecil. Dalam survei terbaru soal BBM, terungkap kalau mayoritas rakyat maunya BLT yang dibagikan sebesar Rp 1 juta per bulan. Kalau permintaan itu diturutin, apa pemerintah sanggup?

Survei soal soal kenaikan harga BBM itu dilakukan oleh lembaga kredibel, Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dipimpin Burhanuddin Muhtadi. Namun, survei itu digelar sebelum pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM. Tepatnya, survei digelar digelar pada tanggal 25-31 Mei 2022, saat kenaikan harga BBM masih sebatas wacana.

Survei ini digelar dengan metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1.219 responden. Margin of error dalam survei plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei ini tak hanya menanyakan respons masyarakat terkait rencana kenaikan harga BBM. Survei juga menanyakan apa yang harus dilakukan pemerintah jika harga BBM tetap naik. Jawaban warga ternyata cukup beragam.

Warga berharap mendapat sejumlah kompensasi suntik mengurangi dampak kenaikan harga BBM. Kompensasi itu antara lain menurunkan harga bahan makanan pokok, memberikan bansos bagi warga miskin, menyediakan lapangan kerja, dan menyalurkan bantuan langsung tunai, serta menaikkan upah minimum.

Warga kemudian ditanya lagi. Jika kompensasi diberikan dalam bentuk BLT, berapa jumlah uang tunai per bulannya, dan sebaiknya diberikan dalam waktu berapa lama? Jawaban responden juga beragam. Paling banyak menginginkan BLT sebesar Rp 1 juta per bulan.

“Sekitar 50 persen yang menginginkan kompensasi dalam bentuk tunai terutama hingga jumlah 1 juta sebanyak 16,9 persen, 500 ribu 16,1 persen dan 300 ribu 7 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei.

Kata dia, di antara yang menyatakan pendapat, tampak semakin rendah nominal cenderung semakin panjang durasi, atau sebaliknya.

Mengakhiri pemaparannya, Burhan mengatakan, kebijakan BBM sudah diambil. Ini seperti pil pahit yang harus ditelan. Namun, ia berharap bukan hanya rakyat saja yang harus diminta berkorban. Pemerintah juga harus. Seperti dengan memberikan bansos dan berhenti menggelar acara pejabat yang bernuansa kemewahan.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai bansos yang diberikan pemerintah terlalu kecil dan tidak bisa menutup kebutuhan sehari-hari masyarakat. Masyarakat khawatir, naiknya harga BBM bersubsidi akan berdampak pada semua sektor. Mulai kenaikan harga pangan hingga transportasi.

Pemberian BLT Rp150 ribu per bulan tidak akan cukup. Sementara kenaikan harga BBM Pertalite mencapai 30 persen. Dengan BLT yang 150 ribu per bulan, ia memprediksi daya beli mayarakat pasti akan terpukul. “Karena BLT tak akan cukup,” kata Tauhid.

Menurut dia, BLT yang diberikan Rp 600 ribu per keluarga dinilai masih kecil. Tauhid mengusul agar besarannya dinaikkan setidaknya di atas Rp 1 juta agar daya beli terjaga.

Kata dia, bantuan tersebut wajib diberikan kepada masyarakat miskin dan kelompok yang rentan miskin. Pasalnya, saat harga-harga naik, seperti harga pangan dan bahan bakar, mereka berisiko jatuh ke jurang kemiskinan.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menyampaikan analisa serupa. Kata dia, kenaikan harga BBM berdampak luas ke berbagai sektor perekonomian. Mulai dari menaikkan inflasi, memangkas daya beli, menahan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, hingga meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Dengan perkiraan luasnya dampak kenaikan harga BBM subsidi, adanya BLT BBM tidak akan cukup menutup semua dampak negatif kenaikan harga BBM subsidi. Apalagi pemberian BLT BBM ini hanya untuk sebagian kecil dari yang terdampak. Sementara, UMKM yang diperkirakan terdampak cukup besar justru tidak mendapatkan BLT. (rm.id)