TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers

Honorer Nakes Kepung Kantor Bupati Pandeglang

Mendesak Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Oleh: Nipal
Editor: Redaksi
Jumat, 17 Januari 2025 | 09:15 WIB
Massa unjuk rasa sedang membentangkan spanduk kecaman kepada Bupati Pandeglang di Pancaniti Alun-alun Pandeglang, Kamis (16/1).(pal)
Massa unjuk rasa sedang membentangkan spanduk kecaman kepada Bupati Pandeglang di Pancaniti Alun-alun Pandeglang, Kamis (16/1).(pal)

PANDEGLANG - Ribuan massa honorer tenaga kesehatan (Nakes) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) mengepung kantor Bupati Pandeglang, Kamis (16/1). 

 

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa mendesak agar segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

 

Sebelum merangsek ke kantor Bupati Pandeglang, massa aksi yang mengenakan pakaian berwarna putih, celana hitam dan perempuannya memakai kerudung merah, berkumpul di Pancaniti Alun-alun Pandeglang sekitar pukul 08.30 WIB.

 

Massa juga telah membentangkan spanduk kecaman yang bertuliskan “Mati-matian kami bantu Ibu Bupati, tapi Ibu nggak bantu kami, PPPK penuh waktu harga mati, pantang pulang sebelum tanda tangan”.

 

Selain itu, ada juga poster kecaman bertuliskan “kami pahlawan kemanusian yang lupa dimanusiakan”, “Covid datang kami lawan!!!, Covid hilang kami dilupakan!!!,”.

 

Salah seorang honorer Nakes Kecamatan Cimanggu, Siti Nurhasanah mengungkapkan, sudah mengabdi menjadi honorer sejak Bupati Pandeglang dipimpin Dimyati Natakusumah (suami Bupati Irna,red), namun hingga saat ini tak juga diangkat menjadi PPPK.

 

“Sebenarnya saya sudah lelah, dan bukan waktunya lagi begini. Sudah 20 tahun saya mengabdi menjadi tenaga honorer, dan sejak Bupatinya Pak Dimyati tahun 2006,” keluh Siti, Kamis (16/1).

 

Dia menegaskan, melakukan unjuk rasa bersama teman-temannya itu mendesak kepada Bupati Pandeglang Irna Narulita sebelum masa jabatannya habis, agar mengangkat jadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu.

 

“Tolong, kami tidak minta apa-apa, kami hanya butuh reward dari Bupati Irna selama menjabat dua periode. Kami punya keluarga, bagaimana dengan teman-teman kami yang suaminya tidak bekerja, dan hanya kami yang bekerja,” katanya.

 

Ia juga meminta, jangan jadi pemimpin yang zalim kepada para honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun.

 

“Tolong jangan menjadi pemimpin yang zalim kepada kami, hargai kami yang sudah mengabdi selama 20 tahun ini bahkan ada yang 25 tahun,” tandasnya.

 

Para honorer Nakes itu juga berharap perjuangan mereka dapat membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, dan berdampak positif bagi pelayanan kesehatan masyarakat. 

 

Menanggapi aksi unjuk rasa tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta disela-sela menemui massa aksi, meminta agar para honorer Nakes di Pandeglang bersabar dengan dalih pihaknya berjanji akan memperjuangkan hak-hak mereka. 

 

“Besok (Jumat) kami akan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk berkonsultasi menyelesaikan masalah tersebut. Nanti hasilnya akan kami sampaikan, bagaimana skemanya dan solusinya,” dalih Fahmi.

 

“Yang jelas kita ingin menyelesaikan masalah ini, itu yang paling utama,” sambungnya meyakinkan para massa aksi.

 

Ia juga meminta perwakilan honorer Nakes ikut ke BKN. Hal itu menurutnya, sebagai bukti bahwa Pemerintah Daerah serius menangani persoalan tersebut. “Supaya ini tidak omon-omon, tidak jadi PHP (Pemberi Harapan Palsu),” tandasnya.

 

Diberitakan sebelumnya, Honorer tenaga kesehatan (Nakes) R2 dan R3 di Kabupaten Pandeglang mengancam bakal melakukan demo atau aksi unjuk rasa penolakan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 gelombang pertama.

 

Demo para honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FHKN) Pandeglang, bakal dilakukan pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.

 

Rencana demo itu muncul saat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FHKN menggelar konsolidasi persiapan di salah satu cafe di Kabupaten Pandeglang, Senin (13/1).

 

Ketua DPD FHKN Pandeglang, Elda Meilinda mengatakan, demo yang bakal dilakukannya itu bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Sebab tegasnya, pemerintah tak merealisasikan janjinya kepada honorer R2 dan R3 Nakes dan non Nakes.

 

“Sebelumnya Pemerintah Daerah (Pemda) telah berjanji pada tahun 2024 seluruh honorer R2 dan R3 Nakes dan non Nakes akan diangkat. Nyatanya hingga saat ini janji tersebut tidak juga direalisasikan,” ungkap Elda, Senin (13/1).

 

Komentar:
Berita Lainnya
Eka
ePaper Edisi 17 Januari 2025
Berita Populer
01
Ronald Araujo Akan Dilepas Barcelona

Olahraga | 1 hari yang lalu

03
Ratusan Honorer Mengadu Nasib Ke Dewan

Pos Banten | 1 hari yang lalu

04
06
Liga Voli Putri Korsel

Olahraga | 2 hari yang lalu

07
Ketua KPRI Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi

Pos Banten | 8 jam yang lalu

GROUP RAKYAT MERDEKA
RM ID
Banpos
Satelit