Dewi-Iing Janji Pasca Dilantik Siltap Dicairkan

PANDEGLANG - Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang terpilih Raden Dewi Setiani-Iing Andri Supriadi, berjanji bakal mencairkan Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa (Prades) se Kabupaten Pandeglang, pasca dilantik pada 20 Februari 2025 mendatang.

 

Kata Wabup terpilih Iing, Dewi-Iing sangat mengapresiasi tuntutan rekan-rekan Prades yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) Pandeglang, pada saat melakukan unjuk rasa kemarin (Senin, 17/2).

 

“Dewi-Iing sangat mengapresiasi atas tuntutan tersebut, karena itu bagian dari hak kawan-kawan Prades. Tuntutan itu menjadi PR (Pekerjaan Rumah) dan kewajiban kami untuk merealisasikan tuntutan tersebut,” kata Iing saat dihubungi via WhatsApp (WA), Selasa (18/2).

 

Bahkan ungkapnya, Dewi-Iing langsung berkoordinasi dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bahwa dalam waktu dekat bakal dibayarkan. 

 

“Hasilnya, insyaAllah untuk Siltap bisa kami bayarkan kurang lebih sebesar Rp9,4 Miliar. Ya, paling lambat tanggal 28 Februari akhir bulan ini setelah Dewi-Iing dilantik,” tegas mantan anggota DPRD Pandeglang 2 periode ini.

 

Iing juga memastikan, kedepannya tidak lagi terjadi keterlambatan pencairan Siltap tersebut. Untuk kelancaran tersebut, Iing mengajak seluruh Parades berjuang bersama-sama dalam mewujudkannya.

 

“InsyaAllah, semoga kedepannya tidak ada keterlambatan lagi. Maka fokus kita adalah bagaimana bisa mewujudkan kemandirian fiskal, untuk mewujudkan itu semua kita harus bekerja sama secara pentahelix (kolaborasi, red),” harapannya.

 

Salah satu untuk mewujudkan kelancaran Siltap menurut Iing, harus menggejot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tiap-tiap desa di Kabupaten Pandeglang.

 

“Untuk mewujudkan kemandirian fiskal adalah peningkatan capaian PAD dari PBB. Maka mohon kerjasamanya kepada para kepala desa dan kawan-kawan PPDI agar PBB bisa tercapai sesuai target dimasing-masing desa,” katanya.

 

Dia meyakini, dengan adanya kebersamaan dalam bekerja, Kabupaten Pandeglang dipastikan bakal mandiri secara fisikal hingga semua harapan masyarakat dapat terwujud.

 

“InsyaAllah dengan kebersamaan dan kerja keras kita semua, Pandeglang akan lebih mandiri secara fiskal. Nah, ketika fiskal sudah mandiri maka harapan dan keinginan masyarakat lambat laun secara bertahap bisa kita realisasikan,” tandasnya.

 

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang jadi sasaran kekisruhan para Perangkat Desa (Prades) se Kabupaten Pandeglang, saat unjuk rasa di depan kantor BPKD Pandeglang, Senin (17/2).

 

Ratusan Prades yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPID) Pandeglang melakukan unjuk rasa, gara-gara Penghasilan Tetap (Siltap) bulan Desember 2024, tak kunjung dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.

 

Awal unjuk rasa sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan Prades itu berjalan damai dengan cara berorasi dan hanya membentangkan poster kecaman yang bertuliskan “Ubur-ubur ikan lele, Siltap kula gera dibayarkeun (Siltap saya segera dibayarkan), bayarkan Siltap bulan Desember 2024, ubur-ubur ikan lele Bupati mundur Siltap dihutang le, kami manusia bukan sapi perah”.

 

Selang beberapa jam aksi, perwakilan Prades dipinta untuk dengar pendapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala BPKD, Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa), dan pejabat lainnya di Aula BPKD Pandeglang.

 

Walau sudah ada perwakilan yang melakukan dengar pendapat, massa aksi tetap bertahan melakukan orasi sembari diguyur hujan. Selang beberapa jam menunggu, dari situlah massa aksi mulai melakukan kekisruhan.

 

Kekisruhan yang dilakukan mereka, selain merusak plang kantor atau papan nama BPKD Pandeglang, telah mencabut tanaman hingga melemparkan ke dalam halaman kantor BPKD. Bahkan melempari kantor BPKD dengan botol bekas air mineral, dan usai itu massa aksi membakar ban bekas di Jalan Raya Pandeglang-Serang tepatnya di depan kantor BPKD tersebut.

 

Walau kondisinya sempat ada kekisruhan, namun tak ada kontak fisik antara massa aksi, baik dengan aparat keamanan maupun para pegawai BPKD Pandeglang.

 

Unjuk rasa mulai kondusif lagi, usai para perwakilan Prades keluar dari kantor BPKD dan menyampaikan hasil dengar pendapat dengan para pihak Pemkab Pandeglang.

 

Begitu juga telah disampaikan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian antara PPDI, dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), BPKD, dan DPMPD, serta kejelasan pembayaran Siltap. Dari situlah massa aksi membubarkan diri dengan tertib, sekitar pukul 12.20 WIB.

 

Ketua PPID Pandeglang, Agus Muhammad Toha mengatakan, unjuk rasa yang dilakukan Prades bukan tanpa alasan, akan tetapi ada kebijakan yang zalim terhadap seluruh Prades di Kabupaten Pandeglang.

 

“Kepala BPKD kami datang ke sini bukan tanpa alasan, ada kebijakan yang merugikan dan zalim. Kami kerja maksimal selama 24 jam, tapi disisi lain hak kami dipersulit,” teriak Agus dalam orasinya, Senin (17/2).

 

Maka dari itu tegas dia, ia bersama kawan-kawan Prades lainnya menuntut agar Siltap bulan Desember 2024 segera dicairkan. Akibat Siltap tak kunjung cair, semua Prades teraniaya.

 

“Kami teraniaya, untuk itu kami menuntut Siltap Desember 2024 dicairkan, dan Siltap 2025 dibayarkan setiap bulan. Perangkat desa nonstop 24 kerja, kami tidak keberatan untuk melayani masyarakat, tapi berikanlah hak kami,” harapannya.