KaburAjaDulu Semakin Ramai Di Medsos, Cuma Guyonan Atau Serius Nih?

JAKARTA - Hastag atau tagar KaburAjaDulu meramaikan media sosial beberapa hari ini.

 

Tagar ini disebut mencerminkan kegelisahan terhadap kondisi ekonomi dan birokrasi di Indonesia. Ujung-ujungnya mendo­rong Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri.

 

Di media sosial X atau Twitter, banyak akun memposting ten­tang cara kerja di luar negeri, dan alasan mereka bekerja di luar negeri. Di akhir cuitan, mereka menuliskan #KaburAjaDulu.

 

Berdasarkan pengamatan Redaksi, hingga Rabu sore (19/2/2025), lini Twitter masih ramai dengan cuitan dengan has­tag #KaburAjaDulu. Meskipun hastag ini tidak masuk trending.

 

Tak hanya di Twitter, di TikTok pun ramai netizen mempostingvideo #KaburAjaDulu. Beberapa anggota masyara­kat membuat video alasan mereka berkarier di luar negeri.

 

Seperti akun rsg yang menilai, pindah ke luar negeri bukan sesuatu yang buruk. Dia menyebut, banyak tokoh bangsa ini juga pernah tinggal di luar negeri. Postingan rsg ini ditonton 866 ribu kali, disukai 90,4 ribu dan mendapat 6.823 komentar.

 

#KaburAjaDulu semain ramai dibahas setelah pejabat mengo­mentarinya. Seperti Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebennezer (Noel) yang mempersilakan WNI jika ingin bekerja di luar negeri.

 

"Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi," kata Noel seraya tertawa di Kantor Kementerian Desa dan Pem­bangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).

 

KaburAjaDulu, menurut Anggota Komisi IX DPR Irma SuryaniChaniago, tidak perlu direspons berlebihan. Menurut dia, tidak apa-apa kalau ada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.

 

"Silakan saja. Tapi harus diingat, cari kerja di negara orang, tidak mudah," ujar politisi Partai NasDem ini.

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan, Pemerintah harus merespons #KaburAjaDulu dengan bijak. Menurut dia, Pemerintah harus menjadikan hastag ini sebagai introspeksi dan evaluasi.

 

"Konstitusi mengatur, setiap warga negara berhak memilih pekerjaan yang adil dan layak. Termasuk, bekerja ke luar negeri,"ujar Charles.

 

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara se­lengkapnya dengan Irma Suryani Chaniago.

 

Bagaimana Anda melihat gerakan #KaburAjaDulu di media sosial?

 

Saya kira ini bukan gerakan ya, ini sekadar guyonannya anak-anak Gen-Z. Ini memang ada yang mencetuskan, tapi gerakannya yang mana. Kalau gerakan itu artinya banyak orang yang akan melakukan itu. Tapi, ini sebenarnya hanya suatu hastag.

 

Anda tidak masalah dengan hastag tersebut?

 

Tidak ada masalah. baik-baik saja. Tidak usah terlalu emosional, tidak usah terlalu melankolis. Wajar-wajar saja.

 

Kalau mau kabur, kabur saja. Nggak ada masalah. Cari kerja di negeri orang tidak gampang. Kalau kerja ke luar negeri, harus punya keahlian.

 

Peran Pemerintah terkait ini bagaimana?

 

Perlindungan warga negara tetap ada di Pemerintah. Kalau terjadi sesuatu, mereka larinya ke Pemerintah. Sebagaimana kejadian  Pekerja Migran Indonesia (PMI) kita di Inggris. Setelah bekerja enam bulan atau beberapa bulan gitu, karena di kebun anggur sudah nggak musim, mereka akhirnya tidak bekerja lagi. Tidak punya pendapatan.

 

Ketika tidak punya pendapatan, mereka minta pulang. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, Pemerintah. Mereka minta pertolongan kepada Menteri Luar Negeri. Jadi, menurut saya pribadi, tidak apa-apa kalau ada yang mau ke luar negeri.

 

Pejabat Pemerintah sudah ada yang merespons hal tersebut. Bagaimana pandangan Anda?

 

Nggak boleh juga bilang, "Ya sudah sana pergi, tidak usah balik-balik lagi". Tidak gitu juga kali jawabnya. Makanya, saya tegur pejabat itu. Saya bilang, kamu sekarang sudah jadi pejabat, mesti hati-hati menjawab aspirasi.

 

Seharusnya bagaimana sikap Pemerintah?

 

Santai-santai saja. Namanya orang mau kabur, masak kita larang. Tidak perlu juga bilang bahwa nasionalismenya di mana. Karena, itu hak pribadi.

 

Menurut Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris, bekerja di luar negeri adalah hak setiap warga, ada tanggapan?

 

Iya, itu hak warga negara. Mau kerja di mana, mau kabur ke mana, ya tak apa-apa. Tapi, menjadi kewajiban negara kalau suatu hari warga negara kena masalah di luar negeri. Negara harus membantu.