Di Tahun 2027, Masihkah Ada BBM Bersubsidi?

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan, tidak akan ada lagi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam dua tahun ke depan atau 2027. Semua diharapkan bisa berlaku satu harga.

 

Dikutip dari detikfinance.com, CNNIndonesia.com, dan Tempo.co, Luhut mengatakan ke depannya subsidi berbasis kepada penerima berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sehingga, lanjut Luhut, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM solar atau apa pun.

 

"Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi," kata Luhut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

 

Luhut mengaku sudah sampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, Pemerintah dinilai bisa menghemat anggaran lagi hingga triliunan rupiah.

 

"Jadi menurut saya itulah yang terbaik, sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi," tuturnya.

 

Luhut menyebut, distribusi subsidi energi nantinya diawasi dengan teknologi. Menurut dia, dengan kecanggihan AI (artificialintelligence), Pertamina bisa mengidentifikasi kendaraan.

 

Apakah mobil dengan nomor ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini, kendaraan ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya. Saya rasa ini akan berhasil," ucapnya.

 

Usulan Luhut ini mendapat respons beragam. Wakil Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Hariyadi menegaskan, saat ini tidak ada wacana penghapusan subsidi BBM. Menurut dia, usulan Luhut kemungkinan besar untuk mengatur subsidi agat tepat sasaran. "Presiden ingin subsidi tepat sasaran," ujar Bambang Hariyadi, Jumat (21/2/2025).

 

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai, usulan Luhut sudah lama dibahas DPR. Bahkan, sebut dia, sudah dibahas di Komisi VII DPR periode 2019-2024.

 

Saya rasa ini sejalan sejak lama," ujar Eddy, Jumat (21/2/2025).

 

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara selengkapnya dengan Bambang Hariyadi.

 

Benarkah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengusulkan, dua tahun lagi tidak ada BBM subsidi. Lalu, subsidi dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT)? Bagaimana pandangan Anda?

 

Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme subsidi harus mendapat persetujuan DPR, karena subsidi itu melekat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Setahu Anda, bagaimana sikap Presiden Prabowo?

 

Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil. Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak.

 

Apakah Anda yakin subsidi pada BBM akan terus ada?

 

Bapak Presiden bercita-cita ingin "wong cilik podo gemuyu". Jadi, kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil.

 

Bagaimana jika subsidi BBM dialihkan ke skema lain supaya tepat sasaran?

 

Iya, mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi. Tapi, perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran.

 

Bagaimana agar subsidi yang selama ini disalurkan melalui BBM bersubsidi bisa tepat sasaran?

 

Saya akui masih ada yang tidak tepat sasaran. Namun, ke depan akan kami benahi agar tepat sasaran.

 

Solusi dari Anda seperti apa?

 

Dalam Raker Komisi VII DPR tahun 2023, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait Pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Sedangkan jenis Solar hanya untuk angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani.