Beringin Wajibkan Kepala Daerah Dari Golkar Tetap Ikutan Retreat Di Magelang

JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) mewajibkan kepala daerah terpilih yang diusungnya mengikuti program retreat yang akan diselenggarakan di Akademi Militer, Magelang mulai Jumat hingga Jumat (21-28/2/2025).

 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham secara khusus menyikapi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menunda kepala daerah Banteng ikut retreat.

 

"Banyak kepala maupun wakil kepala daerah yang diusung Golkar berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Banyak yang menghubungi saya mempertanyakan sikap Golkar? Jadi wajib hukumnya ikut retreat," kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

 

Mantan Menteri Sosial ini menjelaskan, ini adalah program pemberian orientasi kerja. Sehingga amat penting untuk kepala daerah baru.

 

Merujuk sistem presidensial, kata Idrus, kepala daerah harus bersinergi dengan Pemerintah pusat. "Jadi secara resmi, DPP Partai Golkar memerintahkan seluruh kadernya wajib hukumnya mengikuti. Kepada yang bukan kader, mengingatkan, ini adalah program Pemerintah, program pusat yang harus diikuti bersama," tuturnya.

 

Ditegaskan Idrus, kader Beringin yang tterpilih menjadi kepala daerah sudah diwakafkan untuk rakyat. Artinya, saat memulai tugas, maka sejatinya loyalitas kepada partai tidak terdepan, bahkan ada mengatakan berakhir.

 

Mantan Sekjen Partai Golkar itu juga mengutip pidato, Presiden pertama Indonesia yang juga ayah Megawati, Soekarno tanggal 17 Agustus 1957. Bung Karno menyebut, negara lebih diutamakan dari pada kepentingan partai.

 

Namun demikian, Golkar tetap menghormati sikap partai lain, termasuk PDIP yang menahan kadernya ikut retreat. "Kami tidak ikut campur," sebutnya.

 

Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi terbaru pasca Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2/2025).

 

Isi instruksinya, kepala daerah dari PDIP menunda ikut dalam agenda pembekalan atau retreat di Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani Megawati per 20 Februari 2025.