KPK: Ada Yang Nyunat MBG Jadi 8 Ribu

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan informasi anggaran makan bergizi gratis diduga disunat dari Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu per porsi.

 

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, informasi tersebut sudah disampaikan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat melakukan kunjungan ke KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

 

Setyo mengatakan, perlunya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan MBG. Mengingat anggaran makan bergizi mencapai puluhan triliun. 

 

“Saya ingatkan ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan program MBG. Potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah,” kata Setyo dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

 

Karena itu, dia meminta penyaluran dana MBG ke daerah diawasi. Sehingga daerah menerima anggaran MBG utuh. "Jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair)," pesan Setyo. 

 

Menurut dia, dengan adanya laporan dugaan pengurangan anggaran MBG dari Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu akan berimbas pada kualitas makanan. Karena itu, pentingnya tata kelola keuangan MBG yang transparan. Dia menyarankan, BGN melibatkan masyarakat dalam pengawasannya.

 

Selain itu, Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Berdasarkan berita yang dibaca Setyo, pengelola dapur dan pemasok bahan baku makan bergizi didapat dari pihak-pihak tertentu. 

 

Bahan baku, sumber daya dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal,” tegasnya. 

 

Lalu, apa tanggapan BGN? Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan informasi yang diterima KPK ihwal menyusutnya biaya makan per porsi dari Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu bukan sengaja disunat. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan perbedaan biaya makan di lapangan.  

 

Kemudian, tambah Dadan, pagu bahan baku program andalan Presiden Prabowo Subianto itu juga berbeda-beda di setiap daerah. "Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah sesuai rilis Bappenas. Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain," ujar Dadan. 

 

Dadan menyatakan, pagu anggaran bahan baku tersebut disusun oleh mitra dan kepala SPPG yang dievaluasi 10 hari sekali. "Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," rincinya. 

 

Karena itu, ia kembali menegaskan perbedaan harga bahan pokok MBG merupakan hal yang wajar. Ia memastikan hal tersebut bukanlah tindak pidana korupsi. "Perbedaan pagu karena perbedaan besaran kalori penerima manfaat dan indeks kemahalan masing-masing daerah," sebutnya. 

 

Senada dikatakan Istana. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi beranggapan informasi yang disampaikan KPK hanya sebatas bentuk pencegahan. "Bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan. Dan BGN berjanji mengecek informasi ini ke lapangan,” tandas Hasan Nasbi. 

 

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengapresiasi KPK ikut turun gunung mengawasi program MBG. Kata Irma, pernyataan KPK merupakan peringatan bagi oknum-oknum yang berusaha menyabotase amanat Prabowo. 

 

"Penegak hukum jangan dikasih ampun untuk perilaku-perilaku amoral di tengah Pemerintah sedang mempersiapkan generasi penerus yang memiliki kecerdasan memadai menuju Indonesia Emas," papar Irma.