Sibuk Banget, Menkeu Sri Mulyani Tunda Laporan Kinerja APBN 2025

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani belum melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2025. Pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan Sri Mulyani masih sibuk.

 

Kinerja APBN selalu dilaporkan Sri Mulyani setiap bulan melalui konferensi pers APBN Kita. Terakhir, Bendahara Negara melaporkan kinerja APBN pada 6 Januari 2025. Itupun untuk kinerja APBN 2024. Sementara, untuk kinerja APBN 2025, Sri Mulyani belum pernah melaporkannya.

Ditanya alasan menunda laporan kinerja APBN 2024, Sri Mulyani menjawab normatif.

 

"Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjustment, kita segera memberikan penjelasan ya," jawabnya, singkat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

 

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan, Sri Mulyani masih sangat sibuk, sehingga belum melaporkan kinerja APBN 2025.

 

Meski begitu, Kemenkeu tengah menggodok rilis APBN 2025 periode Januari. Harapannya, dalam waktu cepat kinerja APBN bisa dilaporkan. "Insya Allah minggu depan," ucap Deni.

 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan Sri Mulyani menunda laporan kinerja APBN 2025. Kondisi ini akan memunculkan spekulasi Pemerintahan Prabowo kurang transparan mengenai kantong negara.

 

Menurut dia, penundaan laporan kinerja APBN juga dapat menurunkan kepercayaan investor. Khususnya, setelah Presiden Prabowo berupaya melakukan penghematan anggaran.

 

Menurutnya, laporan perkembangan APBN yang dilakukan berkala sangat penting. Sebab, kegiatan ini menjadi referensi proyeksi imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), rating surat utang, dan berbagai indikator makro lainnya sepanjang 2025.

 

Kata Bhima, laporan kinerja APBN bisa menjadi rujukan bagi pelaku ekonomi. Terlebih, Pemerintah baru saja memangkas anggaran hampir di seluruh kementerian/lembaga.

 

"Selain sebagai pijakan gambaran makro ekonomi, investor dan masyarakat juga ingin mengetahui pos belanja mana yang terdampak pemangkasan anggaran, serta perkembangan penerimaan perpajakan," tuturnya.

 

Senada dikatakan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat. Dia menilai, penundaan laporan kinerja APBN dapat mempengaruhi kredibilitas Indonesia di dunia.

 

Kata Achmad, investor, pelaku pasar, hingga lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dilaporkan Sri Mulyani. Khususnya untuk menilai kondisi ekonomi Indonesia.

 

Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan volatilitas di pasar keuangan. Investor yang tidak mendapatkan kepastian mengenai kondisi fiskal negara cenderung lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya.

 

Penundaan rilis kinerja APBN juga dapat berpengaruh terhadap pasar obligasi. Penerbitan SBN sangat bergantung pada persepsi investor terhadap kesehatan fiskal Pemerintah.

 

Apabila investor mulai meragukan kemampuan Pemerintah dalam mengelola APBN, permintaan terhadap obligasi Pemerintah bisa menurun, yang pada akhirnya meningkatkan yield atau imbal hasil obligasi.