Efisiensi Anggaran: Strategi Jitu atau Risiko Baru?

Dalam setiap kebijakan keuangan daerah, efisiensi anggaran menjadi topik yang tak bisa diabaikan. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada optimalisasi sumber daya dengan hasil yang maksimal. Masyarakat berhak mengetahui ke mana setiap rupiah dari anggaran publik dialokasikan dan bagaimana dampaknya bagi kesejahteraan mereka. Sayangnya, dalam praktiknya, sering kali kita masih menemui alokasi dana yang tidak tepat sasaran, program yang tumpang tindih, hingga lemahnya pengawasan yang membuka celah bagi kebocoran anggaran.

 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) baru-baru ini mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mengumumkan bahwa pihaknya berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga Rp200 miliar. Langkah efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran pada operasional pemerintah daerah (Kompas, 2025). Untuk mencapai efisiensi tersebut, Pemkot Tangsel melakukan pengurangan anggaran pada beberapa pos, termasuk mengurangi kegiatan seremonial hingga 90 persen dan memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 40 persen (Kompas, 2025; Antara, 2025).

 

Selain itu, Pemkot Tangsel juga berencana mengurangi anggaran makan dan minum, serta belanja barang dan jasa lainnya yang dianggap tidak prioritas. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Merdeka, 2025). APBD Kota Tangsel tahun 2025 sendiri ditetapkan sebesar Rp5,25 triliun (IDN Times, 2025), dengan beberapa fokus pada program prioritas seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan infrastruktur.

 

Langkah efisiensi ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan penggunaan anggaran yang lebih bertanggung jawab. Namun, langkah ini harus dikritisi lebih dalam. Pemangkasan anggaran memang langkah positif, tetapi pertanyaannya adalah: apakah pemangkasan ini dilakukan pada sektor yang benar? Efisiensi bukan sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi memastikan bahwa anggaran yang tersedia tetap mampu memenuhi kebutuhan publik secara optimal. Tanpa strategi yang jelas, efisiensi bisa berubah menjadi sekadar pemotongan anggaran tanpa dampak signifikan bagi kesejahteraan warga Tangsel.

 

Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil menerapkan efisiensi anggaran dengan cara yang lebih strategis. Kota Surabaya, misalnya, berhasil menekan belanja birokrasi dengan memangkas kegiatan seremonial dan perjalanan dinas secara drastis, namun tetap mempertahankan anggaran sektor pendidikan dan kesehatan (Tempo, 2025). Kota Bandung juga menerapkan sistem digitalisasi anggaran yang memungkinkan transparansi real-time terhadap penggunaan anggaran publik, sehingga setiap pengeluaran dapat dipantau langsung oleh masyarakat (Republika, 2025).

 

Tangsel seharusnya bisa meniru langkah-langkah ini dengan memperkuat sistem perencanaan berbasis data dan digitalisasi anggaran. Dengan mengadopsi sistem e-budgeting yang lebih transparan, pemkot dapat memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya efisien tetapi juga tepat sasaran. Selain itu, efisiensi yang dilakukan harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan publik. Jika seremonial dikurangi, maka anggaran yang tersisa harus dialihkan ke program yang berdampak langsung bagi warga, seperti peningkatan infrastruktur sekolah dan layanan kesehatan.

 

Kondisi ini mengundang pertanyaan mendasar: sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara bertanggung jawab? Menurut Simanjuntak (2020), belanja pemerintah harus memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

 

Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi menyebabkan terjadinya duplikasi program. Misalnya, beberapa dinas menjalankan kegiatan serupa tanpa adanya sinergi, yang akhirnya hanya memboroskan anggaran tanpa hasil yang optimal. Minimnya evaluasi dan transparansi juga menjadi momok dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diperkuat oleh laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2023), yang menunjukkan bahwa ketidakefisienan dalam perencanaan anggaran sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan internal.

 

Untuk mewujudkan efisiensi anggaran yang ideal, pemerintah harus mulai menerapkan perencanaan berbasis data yang akurat. Konsep perencanaan berbasis kebutuhan (needs-based budgeting) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus benar-benar diterapkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, transparansi harus diperkuat dengan membuka akses pengawasan bagi publik dan lembaga independen. Digitalisasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan, dengan memastikan setiap transaksi terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses secara real-time.

 

Evaluasi berkala terhadap setiap program harus menjadi prioritas. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menekankan bahwa setiap program yang tidak memberikan dampak signifikan harus direvisi atau dialihkan ke program yang lebih relevan dan bermanfaat. Dengan begitu, anggaran tidak hanya sekadar dibelanjakan, tetapi benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

Pemerintah Kota Tangsel telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Langkah-langkah yang telah dilakukan merupakan awal yang baik, namun perlu terus dikawal agar benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Dengan strategi yang tepat, transparansi yang lebih baik, serta keterlibatan publik dalam pengawasan, Tangsel berpeluang menjadi contoh kota dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel di Indonesia. Sehingga Tangsel yang berbatasan dengan Jakarta ini benar-benar menjadi "Rumah Kita Bersama".