Dahnil: Pengelolaan Haji Banyak Kartelnya

JAKARTA - Mulai tahun 2026, pelaksanaan haji tidak lagi ditangani Kementerian Agama. Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang telah dibentuk Presiden Prabowo Subianto, akan mengurus langsung penyelenggaraan haji. BPH sudah menyiapkan beragam program, salah satunya memberantas kartel-kartel yang menghambat pelaksanaan ibadah haji menjadi lebih baik dan efisien.

 

“Saya siap melawan kartel-kartel yang selama ini bikin penyelenggaraan haji tidak maksimal,” kata Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak dalam podcast di Rakyat Merdeka, Kamis (20/3/2025). Podcast dipandu Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Riki Handayani dan Editor Siswanto.

 

Awalnya, Dahnil menceritakan sejarah pembentukan BPH. Kata dia, BPH ini berbeda dengan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). BPH langsung di bawah komando Presiden, sedangkan BPIH berada di bawah Kementerian Agama.

 

“Pembentukan BPH banyak tantangannya. Nggak mulus-mulus bangat walupun pengawasannya langsung oleh Presiden,” tuturnya.

 

Kata Dahnil, rencana pembentukan badan haji oleh Prabowo bukan barang baru. Dahnil yang sejak Pilpres 2014 menemani Prabowo, tahu persis semangat Prabowo membentuk lembaga yang fokusnya hanya mengurusi jemaah haji.

 

“Pilpres 2014 itu idenya Kementerian Haji dan Umroh. 2019 juga sama, Kementerian Haji dan Umroh visi Pak Prabowo. 2024 namanya Kementerian Waqaf dan Haji,” kata Dahnil, mengawali paparannya.

 

Hanya saja, kata Dahnil, ide pembentukan sekaligus penamaan Kementerian Waqaf dan Haji pupus. Sebab, undang-undang mengatur keduanya. Pelaksanaan waqaf ada undang-undangnya, begitu juga pelaksanaan haji.

 

“Dalam Undang-Undang Haji itu salah satu yang krusial bunyinya bahwa penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Nah, ini sempat jadi penghalang pembentukan Kementerian Haji,” tambah Dahnil.

 

Agar pembentukan badan sesuai tugasnya bisa terealisasi, maka Undang-Undang Haji direvisi. Ditargetkan, pertengahan tahun 2025 revisi ini akan selesai. Dalam revisi tersebut, kewenangan haji akan dialihkan dari Kementerian Agama pada badan khusus.

 

“Karena undang-undangnya belum selesai, maka haji 2025 masih di bawah Kemenag. Kami sekarang hanya sebagai pengawas. Tahun depan, baru kami yang menyelenggarakan,” tutur Dahnil.

 

Meski belum punya wewenang, lanjut dia, BPH sudah berbenah mempersiapkan sebagai lembaga tunggal penyelenggara haji. Infrastruktur yang sudah ada, tinggal mengalihkan dari Direktorat Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag. Dia bilang, Ditjen PHU ini yang bertranformasi menjadi BPH.

 

Selain SDM dari Ditjen PHU, Dahnil juga merekrut tujuh orang yang tidak lolos tes wawancara kebangsaan (TWK) peralihan KPK dari lembaga independen menjadi lembaga pemerintahan.

 

Tujuh orang ini ada yang di divisi direktur, kasubdit, inspektorat dan perwakilan dari Kejagung, Kemenkeu, Polri, Kemenhum, campur jadi satu. Karena pesan Presiden Prabowo, BPH harus menjadi lembaga baru yang berintegritas,” tegasnya.

 

Pesan Prabowo ini kemudian diterjemahkan Dahnil sebagai visi dan misi BPH. Ada tiga sukses yang dicanangkan. Sukses ritual, sukses ekonomi dan sukses peradaban-keadaban.

 

“Sukses ritual itu dari jalan sampai pulang sebagaimana distilahkan Pak Prabowo efisien dan aman alias Eman. Biaya yang dikeluarkan dan biaya diperoleh harus akuntabel,” cetus mantan Jubir Prabowo di Kementerian Pertahanan itu.

 

Dahnil menilai pengelolaan haji itu banyak kartelnya. Bertahun-tahun mereka mengelola dengan tujuan hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya.

 

Memang perlawanan terhadap keberadaan BPH ini ada. Namun, kata Pak Prabowo babat saja kartel itu. Makanya teman-teman KPK yang sempat terbuang, kami ajak di BPH untuk mastikan pelaksanaan haji bersih dari praktik kartel dan sebagainya,” tegas Dahnil.

 

Dahnil kemudian menjabarkan definisi sukses ekosistem ekonomi haji. Ia bilang, ekonomi haji harus berkembang. Mengingat setiap tahunnya perputaran dana haji antara Rp 60-100 triliun. “Kita ingin pastikan semua bahan makanan yang digunakan para haji itu berasal dari Indonesia. Ke depan seperti beras, semua pakai produk lokal yang digunakan,” imbuh dia.

 

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan BPH untuk membuat kampung haji di Arab Saudi. Hal ini, diakui Dahnil, juga bagian dari pengelolaan anggaran haji secara produktif. Sehingga, biaya berangkat haji bisa lebih murah.

 

Selain itu, 33 Asrama Haji yang rata-rata ukurannya besar, bisa dioptimalkan fungsinya. “Misalnya dijadikan hotel atau rumah sakit haji supaya ada efek ekonomi di tingkat lokal,” bebernya.

 

Terakhir, sukses peradaban dan keadaban. Kata Dahnil, dua dimensi ini bermuara pada bertambahnya keimanan seseorang sehingga dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk orang banyak. Karena itu, BPH membentuk kedeputian khusus yang akan mendampingi para haji untuk menebar manfaat kepada masyarakat.

 

Ia lantas mencontohkan beberapa pahlawan kemerdekaan Indonesia seperti HOS Tjokroaminoto, Agus Salim, Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy’ari yang pulang haji lalu menebar manfaat untuk orang banyak.

 

Jadi simbol kebangsaan membangkitkan nasionalisme. Itu lah yang kemudian Pak Prabowo suka gunakan simbol kebangkitan para haji, baik kebangsaan maupun ekonominya,” terangnya.

 

Masalah daftar tunggu calon jemaah haji juga sudah dipikirkan jalan keluarnya. Kata Dahnil, BPH sedang mengupayakan mengatasi problematika ini. Caranya dengan mengisi kuota negara sahabat yang jatahnya telah ditentukan Pemerintah Saudi, tapi tidak bisa dipenuhi.

 

“Misalnya Filipina yang jatahnya 5000, tapi cuma mampu ngirim jemaah haji 3000. Artinya 2000 kosong. Kemudian Kazakhstan, Uzbekistan dan banyak negara lain yang kuota hajinya tidak bisa dipenuhi,” pungkas Dahnil.