DKI Dan Banten Diimbau Bikin Masterplan

JAKARTA - Peluncuran layanan Bus Transjabodetabek rute Blok M-Alam Sutera (S61) mendapat sambutan positif. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Banten diingatkan membuat rencana induk (master plan) agar layanan transportasi sistematis dan terintegrasi.

 

Peluncuran moda trans­portasi yang menghubungkan Jakarta dengan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten itu dilakukan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Guber­nur DKI Rano Karno, Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan di Terminal Blok M, Jakarta Selatan pada Kamis (24/4/2025).

 

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Darmantoro menyambut baik peluncuran Transjabodeta­bek. Namun, ia mengingatkan, pentingnya penyusunan rencana induk Jabodetabek yang terinte­grasi dan sistematis.

 

Tory menegaskan, tanpa ren­cana induk yang jelas, pengem­bangan layanan lintas wilayah seperti ini, berpotensi tidak terukur dan tidak optimal dalam mencapai tujuan utama. Yakni, memindahkan para komuter dari kendaraan pribadi ke transpor­tasi umum yang andal.

 

Ia menegaskan, perlu rencana induk transportasi lintas wilayah yang komprehensif, agar setiap langkah pengembangan angkutan umum dapat dilakukan secara berkelanjutan, terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

 

“Rencana induk, bukan sekadar rencana teknis, melainkan dasar bagi kolaborasi penyelenggaraan dan pembiayaan layanan lintas daerah yang dinikmati bersama seluruh warga Jabodetabek,” kata Tory dalam keterangannya.

 

 

Dengan adanya rencana in­duk, menurutnya, akan ada dasar yang jelas untuk pembagian tanggung jawab dan pembiayaan antar wilayah. Jakarta dapat ber­peran sebagai penggerak awal dengan menyediakan layanan dan subsidi.

 

Namun, lanjut dia, dalam jang­ka panjang, wilayah-wilayah di Bodetabek juga perlu turut ambil bagian sesuai proporsi manfaat yang diterima masyarakatnya. “Misalnya, saat farebox recovery ratio sudah mencapai 70 persen. Inilah gunanya perencanaan bersama yang terukur,” ujarnya.

 

Saat peluncuran rute Alam Sutera-Blok M, Gubernur Pram menyampaikan, rute ini meru­pakan trayek pertama dari enam trayek baru Transjabodetabek yang akan dioperasikan. Dengan rute sepanjang 59,7 kilometer dan 26 halte, S61 diharapkan menjadi solusi mobilitas yang diminati masyarakat.

 

 Pram, waktu tempuh Transjabodetabek saat jam padat lalu lintas, sekitar 95 menit, dari Alam Sutera ke Blok M. Nanti­nya, 24 bus akan melayani rute ini setiap hari, dengan frekuensi ke­berangkatan setiap 20 menit atau sekitar 60 perjalanan per hari.

 

Tarifnya sangat terjangkau, sama dengan Transjakarta yang mengaspal di Jakarta, yakni Rp 3.500. “Namanya Trans seperti ini, pasti Pemerintah DKI mem­berikan subsidi,” kata Pram.

 

 

Ia menambahkan, rute Transjabodetabek lainnya yang segera dibuka, menghubungkan Jakarta dengan Bekasi, Depok, Bogor, dan Sawangan.

 

“Saya sudah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Dirut Transjakarta untuk mempersiapkan ekspansi besar-besaran layanan ini, termasuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terhubung,” ujarnya.

 

Peluncuran dan pengembangan Transjabodetabek, merupakan upaya Pemprov DKI untuk memperluas akses transportasi murah, ramah lingkungan dan terintegrasi bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek.

 

Salah satu nilai tambah layanan ini adalah, integrasinya dengan Transjakarta. Penumpang yang telah menggunakan Transjabodetabek, tidak akan dikenai biaya tambahan saat melanjutkan perjalanan dengan Transjakarta. “Selama ada di Transjakarta, mau ke mana saja gratis. Terinte­grasi,” tegas Pramono.

 

Menurut Pram, saat ini 91 persen wilayah Jakarta telah ter­koneksi dengan fasilitas angkutan umum. Ke depannya, program Jaklingko akan diperluas hingga ke wilayah penyangga Jakarta dan dilengkapi dengan fasilitas parkir untuk memudahkan masyarakat menggunakan transportasi umum.

 

Anggota DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengapresiasi pengembangan layanan transportasi umum ini. Namun, dia meminta Pemprov DKI meng­kaji lebih dalam kebijakan ini. Mengingat, tarif rute S61 akan di­subsidi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. “Terutama terkait keadilan mengenai tarif. Apakah rute ini lebih banyak dimanfaatkan warga ber-KTP Jakarta atau warga luar Jakar­ta,” kata August kepada Redaksi, Jumat (25/4/2025).

 

Kajian juga perlu dilakukan untuk mengetahui manfaat atau dampak pengadaan transportasi umum lintas wilayah tersebut. Jika lebih banyak manfaatnya, meski harus merogoh APBD DKI, dia mengaku tidak mem­permasalahkannya. “Salah sa­tunya dalam mengatasi kemacetan. Apakah rute ini dapat mengurangi kemacetan di Ja­karta atau tidak?” ucapnya.

 

Gubernur Banten Andra Soni yang turut mencoba rute baru tersebut, mengapresiasi upa­ya Pemprov DKI yang akan berkoordinasi dengan pengelola tol agar memperlancar perjalanan Transjabodetabek.