Jokowi Lengket Dengan Prabowo, Gerindra Tak Mau Geer

JAKARTA - Gerindra memilih tak mau gede rasa alias geer melihat kedekatan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Gerindra menganggap kedekatannya bosnya itu dengan Jokowi bukan bentuk dukungan untuk Pilpres 2024.

Karena, soal dukungan politik, Gerindra yakin Jokowi lebih mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pandangan ini diutarakan Desmond J Mahesa, anggota DPR yang juga orang penting di Gerindra dan di lingkaran Prabowo.

Belakangan ini, Jokowi dan Prabowo kerap memamerkan kedekatan di hadapan publik. Terbaru, Jokowi lengket dengan Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Kedekatan itu dianggap sinyal dukungan politik dari Jokowi kepada bos Gerindra tersebut.

Namun, Desmond menampik dugaan itu. Kata dia, tidak ada yang spesial dari kedekatan Jokowi dengan Prabowo, selain sebagai presiden dan menterinya.

Kata dia, Gerindra tentu bersyukur kalau memang Jokowi mau mendukung Prabowo. Kalau pun tidak, Gerindra juga tidak masalah. Prabowo dengan mesin Gerindra, tetap akan berjuang memenangkan pertarungan di Pilpres 2024.

"Kalau saya, sebenarnya maunya Pak Jokowi sebagai presiden netral saja demi menciptakan pemilu berlangsung jurdil (jujur dan adil)," tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Hal senada juga disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Menurutnya, kedekatan Prabowo dengan Jokowi bersifat hierarkis. Hierarkis dalam hal ini lantaran Prabowo merupakan pembantu Jokowi di kabinet. Sehingga, kedekatan keduanya tak bisa ditafsirkan terkait dengan rencanan Prabowo maju sebagai calon presiden.

"Lebih merupakan hubungan antara presiden dan pembantunya," ujar Muzani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/9).

Selama ini, kata dia, Prabowo tidak pernah menyampaikan informasi di luar tugasnya sebagai Menhan saat bersama Jokowi.

"Baik soal perkembangan teknologi pertahanan, atau perkembangan tentang situasi pertahanan di kawasan, dan persoalan pertahanan lainnya," papar dia.

Soal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Pilpres masih lama. Terlalu prematur kalau saat ini sudah bicara pencapresan.

"Walah, urusan capres dan cawapres masih lama, Oktober tahun depan. Ini bergerak ke bawah saja dulu. Dinamika masih panjang. Saya kemarin turun langsung tanggapi Pak SBY karena yang dituduh Pak Jokowi," tandas Hasto

Sebelumnya, Hasto membela Pemerintah yang diduga SBY merancang skenario gelaran Pilpres dengan hanya diikuti dua pasangan calon. Hasto membantah dan mengingatkan SBY agar lebih bijak dalam mengeluarkan pernyataan politik. Dia pun membandingkan catatan politik ketika SBY berkuasa dengan era PDIP saat ini.

Sementara itu, pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad mensinyalir, Jokowi ingin pemerintahan selanjutnya dinahkodai oleh sosok yang bisa melanjutkan visi misinya. Artinya, Jokowi akan mendukung seseorang dengan kriteria tersebut.

"Saya kira, bagaimana pun Jokowi berkepentingan untuk menjaga sustainabilitas kebijakan yang selama ini dikeluarkan," jelas Saidiman.

Dengan demikian, dukungan Jokowi bukan hanya kepada paslon yang paling berpotensi menang, tapi juga bisa meneruskan program kerjanya selama menjabat.

"Selain peluang untuk menang, soal sustainabilitas kebijakan Pemerintah sekarang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan tokoh yang akan diusung," beber dia.

Akan tetapi, dia mengajak publik untuk bersabar. Dia meyakini, Jokowi akan mengumumkan siapa capres dan cawapres yang didukungnya. "Jokowi sejauh ini belum mengemukakan dukungan pada satu tokoh untuk menjadi calon presiden," tukas Saidiman.

Diketahui, Ketua Umum Seknas Jokowi Rambun Tjajo pernah membeberkan pesan Jokowi jika tidak lagi menjabat. Dia bilang, Jokowi pernah menitipkan pesan soal kesinambungan program Pemerintah.

Mantan Wali Kota Solo itu menekankan agar jangan sampai setelah ganti presiden maka program Pemerintah ikut berganti.

"Kita bisa masuk dalam negara dengan pendapatan yang sudah dianggap semi-maju. Ini yang kita harus sama-sama mengawal, bukan soal orangnya, tapi programnya. Bahwa kita jangan sampai ganti pemimpin, ganti program, sehingga kita hanya bergerak di tempat," terang Rambun.  (AY/rm.id)