Agustus Pemprov Banten Mulai Isi Kekosongan Jabatan Eselon II

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mulai mengisi kekosongan jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setingkat Eselon II bulan depan atau Agustus. Bahkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten beberapa waktu lalu sudah membentuk panitia seleksi (pansel) open bidding atau lelang terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tersebut.

 

Beberapa jabatan Eselon II yang kosong seperti Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Biro Umum, dan Inspektur Daerah Provinsi Banten.

 

Selanjutnya jabatan Eselon II yang juga kosong, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Hukum, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).

 

Kepada wartawan, Kepala BKD Pemprov Banten, Nana Supiana mengaku sudah membentuk Pansel Lelang Jabatan untuk melakukan pemetaan terhadap kekosongan jabatan setingkat Kepala OPD.

 

"Terkait kekosongan jabatan itu kita sudah sampaikan dan kita juga sudah bentuk Tim Pansel, sekarang sedang berproses dan terus berjalan untuk menutup kekosongan pejabat," ungkap Nana, Selasa (22/7/2025).

 

Saat ini pihaknya fokus mengisi kekosongan jabatan di Eselon II, meski kekosongan juga terjadi di jabatan setingkat Eselon III dan IV. "Sekarang kita fokuskan dulu untuk mengisi kekosongan jabatan Eselon II, di mana saat ini tahapannya sedang berjalan dan berproses. Setelah itu, baru kita lanjutkan untuk menutup kekosongan jabatan Eselon III dan IV," ujarnya.

 

BKD Banten menargetkan pengisian jabatan ini bisa segera selesai, untuk itu komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Banten, Andra Soni terus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Mudah-mudahan saja bulan Agustus mulai kita isi semua untuk kekosongan jabatan Eselon II, untuk sekarang sedang dalam proses nih tahapan open bidding-nya," tambahnya.

 

Ia menjelaskan, mekanisme seleksi open bidding dilakukan dengan skema manajemen talenta, sebagaimana diatur dalam regulasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Keputusan Gubernur Banten. "Kita menggunakan mekanisme manajemen talenta dan sekarang penilaiannya sedang berproses. Ya perlahan kita selesaikan satu-satu kekosongan jabatan yang ada dulu," tandas Nana.

 

Disinggung kemungkinan adanya mutasi pejabat dari luar Pemprov Banten, Nana tidak menampik hal tersebut. Namun sekali ini saat ini pihaknya masih fokus melakukan penilaian pejabat di lingkungan Pemprov Banten.

 

"Ya bisa saja dari luar Pemprov Banten juga masuk, bisa dari kabupaten atau kota di Banten, bisa juga dari kementerian. Namun yang jelas, untuk sekarang ini kita masih dalam proses pelaksanaan open bidding," pungkasnya.

 

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Deden Apriandhi mengaku, sudah menyampaikan terkait kekosongan jabatan kepada Gubernur Banten untuk ditindaklanjuti. "Sudah kita ajukan, sekarang kita tinggal menunggu arahan dari Pak Gubernur saja," katanya .

 

Terkait kemungkinan adanya pegawai diluar Pemprov Banten yang akan mengikuti seleksi Open Bidding, Deden mengaku akan memprioritaskan para pejabat di lingkungan Pemprov Banten terlebih dahulu, agar jenjang karier pegawai tersebut terus berkembang.(*)