Kanada Ikuti Jejak Prancis Dan Inggris, Akui Palestina

KANADA - Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney menegaskan, negaranya akan mengakui Palestina sebagai negara pada September 2025. Mengikuti jejak Prancis dan Inggris. 

 

“Kanada telah lama berkomitmen pada solusi dua negara (two-state solution). Negara Palestina yang merdeka, layak, dan berdaulat yang hidup berdampingan dengan Negara Israel dalam suasana damai dan aman,” kata Carney, didampingi Menteri Luar Negeri Anita Anand, seperti dikutip CNN International, Rabu (30/7/2025).

 

Kanada bermaksud mengakui negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80.

 

"Kami akan mengakuinya, karena Otoritas Palestina telah berkomitmen untuk memimpin reformasi yang sangat dibutuhkan," imbuh Carney.

 

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah meyakinkan Carney, bahwa pemerintahannya akan mengadakan pemilu yang telah lama tertunda pada tahun 2026. Abbas memastikan, Hamas tidak akan ikut campur dalam pemilu tersebut.

 

"Abbas juga telah berkomitmen untuk tidak memiliterisasi negara Palestina," cetus Carney.

 

Keputusan Kanada muncul di saat perhatian internasional kembali tertuju pada perang di Gaza, terutama krisis kelaparan yang sedang berlangsung akibat blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel.

 

Kanada, kata Carney, akan selalu teguh mendukung eksistensi Israel sebagai negara merdeka di Timur Tengah, yang hidup dalam suasana damai dan aman.

 

Carney berpendapat, jalan apa pun menuju perdamaian abadi bagi Israel, membutuhkan negara Palestina yang layak dan stabil. Serta mengakui hak Israel yang tidak dapat dicabut atas keamanan.

 

Pengumuman Carney muncul setelah pemimpin Kanada tersebut berbicara dengan PM Inggris Keir Starmer tentang Gaza pada Selasa (29/7/2025).

 

Dalam pembicaraan via telepon, kedua politisi tersebut membahas bencana kemanusiaan yang memburuk dengan cepat di Gaza. Serta pernyataan Inggris tentang pengakuan negara Palestina.

 

Israel Sewot

 

Merespons langkah Kanada, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Israel terkesan sewot dengan kesiapan negara tersebut untuk mengakui Palestina. Melalui platform media sosial X, Israel menyebut pengakuan itu sebagai hadiah untuk Hamas.

 

"Perubahan posisi pemerintah Kanada merupakan hadiah bagi Hamas. Ini merugikan upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, dan kerangka kerja pembebasan para sandera," demikian pernyataan Kemlu Israel.

 

Sementara Duta Besar Israel untuk Kanada, Iddo Moed menegaskan, Israel tidak akan tunduk pada kampanye tekanan internasional yang menyimpang.

 

"Kami tidak akan mengorbankan eksistensi dengan membiarkan berdirinya negara jihadis di tanah air leluhur kami, yang ingin menghancurkan kami," cetusnya via X.

 

Israel dan AS sebelumnya mengkritik langkah Prancis dan Inggris, dengan mengatakan bahwa hal itu menguntungkan Hamas. Bulan lalu, Kanada bergabung dengan Inggris, Norwegia, Selandia Baru, dan Australia dalam memberikan sanksi kepada dua menteri sayap kanan dari pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

 

"Kami berkomitmen teguh pada solusi dua negara, sebagai satu-satunya cara untuk menjamin keamanan dan martabat bagi warga Israel dan Palestina. Serta memastikan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut. Namun, solusi ini terancam oleh kekerasan pemukim ekstremis dan perluasan permukiman," demikian pernyataan bersama dari kelima negara tersebut.

 

Saat itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam sanksi tersebut sebagai tindakan yang tidak membantu.

 

Menurutnya, sanksi tersebut tidak memajukan upaya yang dipimpin AS untuk mencapai gencatan senjata, memulangkan semua sandera, dan mengakhiri perang.

 

Deklarasi terbaru tentang pengakuan negara Palestina muncul di tengah krisis kelaparan di Gaza dan kesulitan dalam mengakses bantuan yang terus menghantui wilayah tersebut.

 

Rabu (30/7/2025), militer Israel mengatakan, pasukannya melepaskan tembakan peringatan di Gaza utara, menyusul laporan tewasnya puluhan pencari bantuan di daerah tersebut.

 

IDF menyatakan tidak mengetahui adanya korban jiwa dan rincian seputar insiden tersebut. Saat ini, penyelidikan terkait hal tersebut masih berlangsung.

 

Sementara Wakil Menteri Kesehatan Gaza Yousef Abu al-Rish membeberkan, sedikitnya 60 orang tewas dan sekitar 600 lainnya terluka di Gaza utara setelah pasukan Israel menembaki wilayah di dekat lokasi bantuan.