40 Ribu Pesantren Tak Punya Izin Persetujuan Bangunan

JAWA TIMUR - Pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, pemerintah melakukan pengecekan terhadap bangunan pondok pesantren di seluruh Indonesia. Hasilnya, dari 42 ribu ponpes, hanya 51 yang tercatat memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

 

Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

 

“Kayaknya sebagian besar nggak berizin,” ujar Dody yang saat itu mengenakan batik cokelat lengan panjang.

 

Untuk diketahui, PBG merupakan bentuk baru dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG adalah izin resmi yang diberikan pemerintah kepada pemilik bangunan untuk mendirikan, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai standar teknis yang berlaku.

 

Dody menegaskan, izin PBG sangat penting untuk menjamin kenyamanan dan keamanan penghuni bangunan. “Izin ini memastikan bangunan sesuai dengan norma, kualitas kolom, dan kekuatan struktur yang memadai,” kata Dody.

 

Ia menduga banyak ponpes belum memiliki izin karena pengelola kurang memahami pentingnya PBG. Menurutnya, kesadaran terhadap izin tersebut biasanya lebih tinggi di kota besar. “Begitu masuk ke kota yang kecil, mungkin mereka tidak terlalu aware,” ujarnya.

 

Dody menambahkan, Kementerian PU akan memeriksa puluhan ribu bangunan ponpes yang belum memiliki PBG, sekaligus membantu proses pengurusan izinnya.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta seluruh ponpes segera mengurus izin PBG, termasuk bagi bangunan yang skalanya kecil.

 

Cak Imin—sapaan akrab Muhaimin—menegaskan bahwa Menteri PU telah menjamin pengurusan izin PBG dilakukan secara gratis. “Yang penting pastikan semua proses pembangunan tanpa izin dihentikan dulu,” tegasnya.

 

Ia berpesan agar pihak ponpes tidak khawatir, sebab pemerintah akan membantu proses perizinan PBG. Bahkan, pemerintah membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren untuk mempercepat pendataan dan audit bangunan.

 

Ketua Umum PKB ini juga berpesan kepada para kiai, tokoh pesantren, dan masyarakat agar kejadian memilukan seperti di Ponpes Al Khoziny tidak terulang kembali. “Kami memahami banyak yang ingin menjaga independensinya, tidak ingin melibatkan pihak luar. Namun, mohon dipahami, izin PBG adalah kewajiban sesuai undang-undang,” harapnya.

 

Cak Imin menegaskan, pemerintah akan menyiapkan anggaran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bangunan ponpes di Indonesia. Meski anggarannya terbatas, Cak Imin optimistis upaya pemerintah akan tetap berjalan optimal.

 

“Kita usahakan semaksimal mungkin ada anggaran untuk menangani terutama yang rawan kecelakaan,” ujarnya.

 

Menteri Agama (Menag) Prof. Nasaruddin Umar juga menyampaikan akan melakukan pendataan terhadap seluruh ponpes. Setelah itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan memanggil para pimpinan ponpes dari seluruh Indonesia.

 

“Saya akan ke Kalimantan, ke Sulawesi. Saya sendiri yang akan turun tangan, insyaallah,” ujarnya.

 

Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga meminta agar ponpes memperhatikan standar kelayakan bangunan. Untuk mempermudah upaya tersebut, Kemenag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

 

Evakuasi Ponpes Al Khoziny Ditutup

 

Sementara itu, proses evakuasi korban di Ponpes Al Khoziny resmi ditutup oleh tim SAR gabungan pada Selasa (7/10/2025) pukul 10.00 WIB. Selama sembilan hari operasi pencarian, tim berhasil mengevakuasi total 171 orang. Dari jumlah tersebut, 67 orang meninggal dunia—termasuk delapan potongan tubuh—sementara 104 orang lainnya selamat.

 

“Kami telah menyelesaikan operasi pencarian dan pertolongan terhadap seluruh korban, serta memindahkan seluruh material bangunan yang runtuh,” ujar Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Selasa (7/10/2025).

 

Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo menambahkan, Selasa menjadi hari terakhir penyisiran tim penyelamat di area reruntuhan. “Harapan kami, tidak ada lagi korban yang tertinggal,” ujar Yudhi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

 

Ia menjelaskan bahwa penemuan korban terakhir terjadi pada Senin (6/10/2025) sekitar pukul 21.03 WIB, ketika tim menemukan satu potongan tubuh korban yang langsung dikirim ke tim DVI Polri untuk proses identifikasi lanjutan.

 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa keputusan menutup proses evakuasi diambil setelah seluruh tahapan penanganan bencana dinyatakan selesai. Fokus penanganan kini beralih ke RS Bhayangkara Polda Jatim bersama Tim DVI. Ia menekankan pentingnya pendampingan psikologis dan spiritual agar para santri bisa pulih dari trauma.

 

“Ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” ujar mantan Menteri Sosial itu di Sidoarjo, Selasa (7/10/2025).

 

Khofifah menjelaskan bahwa RS Bhayangkara melibatkan tim forensik dan pakar dari Universitas Airlangga (Unair) untuk memastikan proses identifikasi berjalan cepat dan akurat. Ia juga mendoakan agar seluruh tim tetap kuat karena bekerja 24 jam tanpa henti.

 

Harus dibagi shift piket atau jaga. Terima kasih atas kerja keras seluruh tim DVI dan pihak pendukung lainnya,” kata Khofifah.

 

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny. Ia menilai, peristiwa yang menewaskan puluhan orang itu harus menjadi pembelajaran penting mengenai standar pembangunan demi keselamatan santri.

 

“Peristiwa ini sangat memprihatinkan dan memilukan kita semua. Ini harus menjadi pelajaran bahwa bangunan berstandar konstruksi sangat penting bagi keselamatan para santri dan siswa,” ujar Muzani di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

 

Muzani juga menekankan pentingnya penyelidikan dan langkah hukum agar penyebab insiden tersebut terungkap. Ia meminta semua pihak mempercayakan proses investigasi kepada aparat penegak hukum.

 

“Saya melihat Menteri Agama dan kementerian terkait sudah melakukan berbagai kunjungan dan penyelidikan. Saya percaya keputusan yang diambil nanti akan menjadi yang terbaik,” pungkas Muzani.