Bisa Hemat Devisa Gede-Gedean

JAKARTA - Pemerintah menargetkan penghentian total impor minyak solar pada tahun 2026, sebagai langkah strategis untuk mencapai kedaulatan energi.

 

Keputusan tegas ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, saat menjadi pembicara utama dalam acara Investor Daily Summit 2025.

 

Di hadapan para pelaku industri, Bahlil secara terbuka menyatakan bahwa implementasi program mandatori biodiesel B50 (campuran 50 persen bahan bakar nabati) akan menjadi kunci substitusi seluruh kebutuhan solar impor.

 

"Atas arahan Bapak Presiden, sudah diputuskan bahwa 2026, insya Allah akan kita dorong ke B50. Dengan demikian, kita tidak lagi kita melakukan impor solar ke Indonesia," tegas Bahlil di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

 

Langkah ini didasari oleh keberhasilan program biodiesel, yang telah berjalan dan terbukti ampuh menekan ketergantungan impor, sekaligus menghemat devisa negara secara signifikan.

 

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pemanfaatan biodiesel dalam periode 2020 hingga 2025 telah berhasil menghemat devisa hingga 40,71 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 674,21 triliun.

 

Dengan penerapan B50, pemerintah memproyeksikan adanya potensi penghematan devisa tambahan yang sangat besar, hingga 10,84 miliar dolar AS atau Rp 179,51 triliun, hanya dalam satu tahun implementasi pada 2026.

 

Secara teknis, program B50 dirancang untuk menutup sisa kuota impor yang masih ada di bawah kebijakan B40 saat ini.

 

Data menunjukkan, pada tahun 2025, impor minyak solar diperkirakan masih berada di angka 4,9 juta kiloliter atau setara 10,58 persen dari total kebutuhan nasional.

 

Implementasi B50 akan meningkatkan porsi bahan bakar nabati (fatty acid methyl ester/FAME) dalam solar secara masif. Sehingga, mampu menggantikan sepenuhnya volume impor tersebut, dan menjadikan pasokan solar nasional 100 persen berasal dari sumber daya domestik.

 

Ini adalah sebuah keputusan strategis dan bentuk keberpihakan negara terhadap kedaulatan energi kita," tegas Bahlil.

 

Menurutnya, kita tidak bisa terus bergantung pada impor yang menguras devisa dan rentan terhadap gejolak global.

 

"Dengan B50, kita maksimalkan potensi sawit dalam negeri, kita perkuat ekonomi petani, dan yang terpenting, kita pastikan ketahanan energi nasional berada di tangan kita sendiri. Ini adalah langkah menuju kemandirian sejati," tandasnya. 

 

Untuk mewujudkan target ini, peningkatan kapasitas produksi FAME menjadi syarat mutlak. Pasokan FAME harus digenjot dari 15,6 juta kiloliter pada 2025 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026.

 

Peningkatan produksi ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga menciptakan efek berganda pada perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja yang masif. Diperkirakan mencapai 2,5 juta orang di perkebunan dan 19 ribu orang di pabrik pengolahan.

 

Kebijakan mendorong B50 pada 2026 merupakan penegasan visi pemerintah dalam "New Economic Order" yang dibahas dalam forum tersebut.

 

Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mengeksplorasi potensi energi dan komoditas, tetapi juga aktif mengeksekusi kebijakan berani untuk mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi riil dan menciptakan stabilitas. Serta membangun fondasi untuk Indonesia yang lebih baik dan mandiri.