Tolak Kehadiran Atlet Israel Ke Ajang WAGC Di Jakarta Pramono Didukung Golkar

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Penasihat DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BK PRMI) Idrus Marham, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships (WAGC) 2025 di Jakarta.

 

Menurut Idrus, keputusan Pramono bukanlah sikap populis, melainkan bentuk keteguhan prinsip terhadap martabat bangsa dan konsistensi diplomasi Indonesia. Dia menilai, sikap itu sejalan dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang sejak awal berpihak pada kemerdekaan Palestina. 

 

“Selama Israel belum mengakui Palestina, kita tidak punya dasar moral maupun diplomatik untuk bersikap seolah normal,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/10/2025). 

 

Idrus menegaskan, memberi ruang bagi atlet Israel di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza bisa ditafsirkan sebagai pelemahan posisi Indonesia di mata dunia.

 

Kita harus teguh menjaga komitmen luar negeri kita, bahwa pengakuan terhadap Israel hanya akan menyusul bila mereka mengakui negara Palestina,” ujarnya. 

 

Dia juga meminta agar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta panitia penyelenggara mempertimbangkan dampak strategis dari keputusan ini baik secara diplomatik, publik, maupun regulasi olahraga internasional. 

 

“Ini bukan sekadar teknis olahraga. Ini menyangkut moral dan politik luar negeri,” tegasnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar visa bagi atlet Israel tidak diterbitkan untuk mengikuti kejuaraan dunia senam tersebut. 

 

“Kalau saya, yang paling penting visanya nggak usah dikeluarin saja, supaya gak ke Jakarta. Karena nggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta. 

 

Pramono menilai, kehadiran atlet Israel di tengah tragedi kemanusiaan di Gaza dapat memicu reaksi emosional masyarakat Indonesia. 

 

Dia juga menegaskan, pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB sudah menjadi dasar yang jelas bagi arah politik luar negeri Indonesia. 

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui kemerdekaan Palestina. 

 

Penolakan terhadap delegasi Israel sendiri bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejumlah ajang internasional sebelumnya, langkah serupa pernah diambil karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik.

 

Menurut Idrus, keputusan Pramono mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dan menjadi pengingat penting bahwa diplomasi bangsa ini tetap berpijak pada nilai kemanusiaan serta konstitusi. 

 

“Ini bukan tindakan intimidatif, tapi bentuk konsistensi. Kita harus menjaga integritas bangsa di tengah tekanan global,” tutup Idrus.