Ketua Umum Golkar Sudah Memaafkan

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sudah memaafkan pelaku pembuat meme dirinya. Namun, Idrus Marham, yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar menganggap meme tersebut sebagai penghinaan.

 

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham geregetan dengan beredarnya meme berupa foto maupun video Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. 

 

“Saya ingin mengatakan, ini sudah menyangkut masalah moral, keagamaan, etika, dan akal sehat. Bahkan sudah sampai kepada martabat bangsa,” kata Idrus dalam konferensi pers bertajuk “Serangan Rasis kepada Bahlil Lahadalia Menodai Semangat Sumpah Pemuda” di Menteng, Jakarta, Selasa (28/10/2025). 

 

Idrus mengatakan, video yang beredar, yang dialamatkan kepada Ketua Umum Partai Golkat, Bahlil Lahadalia sudah kebablasan. Dia menilai, meme itu bukan lagi kritik dalam konteks berdemokrasi, melainkan sudah berbentuk penghinaan. 

 

Ada video yang berisi pertanyaan: “Bagaimana jika batubara dijadikan alat untuk melempar jumroh?” Ini kan sudah masalah agama,” katanya. 

 

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen Partai Golkar) ini mengaitkan peredaran meme tentang Bahlil, dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober. Dia mengingatkan, semangat Sumpah Pemuda merupakan titik persatuan yang menjelma menjadi batin bangsa, kekuatan spiritual, moral, dan intelektual yang menyatukan. 

 

“Meme itu sama sekali tanpa empati dan tanpa rasa hormat sedikit pun terhadap martabat kemanusiaan seorang Bahlil,” ujarnya. 

 

Idrus mengatakan, kesejatian bangsa ini tidak tumbuh dari kebencian atau sikap yang merendahkan martabat kemanusiaan sesama anak bangsa. Karena itu, kata dia, fenomena meme Bahlil menjadi hal yang bertolak belakang dengan semangat Sumpah Pemuda.

 

Mantan anggota DPR ini menjelaskan, Sumpah Pemuda lahir dari semangat intelektual, perdebatan gagasan, dan semangat kebersamaan, bukan dari saling menjatuhkan. Bahkan, kata dia, perjuangan para tokoh muda dahulu, seperti Bung Karno atau Bung Tomo, justru berdebat dengan ide, bukan dengan hinaan. 

 

“Meme bernada rasis terhadap Bahlil mencerminkan kemunduran moral dalam kehidupan kebangsaan,” ujarnya. 

 

Sumpah Pemuda, kata Idrus, visi tentang Indonesia masa depan yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat. Begitupun demokrasi, kata dia, seharusnya menjadi ruang adu gagasan dan kualitas, bukan arena untuk menjatuhkan seseorang berdasarkan asal-usul atau identitas primordial. 

 

“Demokrasi harus dibangun di atas ide dan kualitas, bukan pendekatan rasial. Jangan bersembunyi di balik rasisme untuk mendiskreditkan orang lain,” tegasnya. 

 

Idrus mengajak masyarakat menjadikan momentum Sumpah Pemuda sebagai sarana memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas sosial. Indonesia, kata dia, adalah rumah bersama yang harus dijaga tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau latar belakang sosial. 

 

Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk bersatu. Kalau kita mulai menoleransi ujaran rasial, maka kita sedang merusak fondasi bangsa sendiri,” ujarnya. 

 

Idrus menegaskan, menghargai martabat bangsa berarti menghormati sesama anak bangsa. Dia mengajak publik melawan segala bentuk ujaran kebencian dan diskriminasi yang dapat mengancam integrasi nasional. 

 

“Kalau ingin mengkritik, lakukan dengan cara yang bermartabat. Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang beradab,” pungkas Menteri Sosial di era Presiden Joko Widodo itu. 

 

Senada, Sekretaris Bidang Sekretariat Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Azhar Adam menekankan pentingnya membedakan antara kritik dan penghinaan. Dia menegaskan, kritik merupakan tanda sehatnya demokrasi. 

 

“Tapi jika berubah menjadi cemoohan rasial, itu bukan lagi ekspresi intelektual, melainkan pelecehan terhadap akal sehat dan semangat Sumpah Pemuda,” kata Azhar. 

 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji membenarkan sempat ada upaya dari kader muda Partai Golkar untuk membawa kasus ini ke kepolisian. Namun, Sarmuji menegaskan, aksi Golkar muda itu tanpa koordinasi dengan DPP Partai Golkar. 

 

Kita tidak tahu ya temanteman, anak-anak muda ini tidak melakukan konfirmasi, tidak melakukan permohonan izin waktu melaporkan,” kata Sarmuji di Jakarta, Kamis (23/10). 

 

Sarmuji menekankan pentingnya semua pihak menjaga ruang publik agar tetap sehat dan terhindar dari fitnah, rasisme, hoaks, maupun framing jahat yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. 

 

Diketahui, DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) mengadukan 30 akun media sosial (medsos) terkait dugaan pencemaran terhadap Bahlil. Pelaporan itu dilakukan ke Bareskrim Polri pada Senin (20/10/2025). 

 

Di hari yang sama, ada pula PP Angkatan Muda Pemuda Golkar (AMPG) menyambangi Polda Metro Jaya. Mereka melakukan konsultasi untuk melaporkan akun media sosial (medsos) yang menyerang dan menghina pribadi Bahlil Lahadalia. 

 

Polda Metro menjelaskan, AMPG datang untuk melakukan konsultasi hukum terkait adanya dugaan penghinaan sejumlah akun media sosial (medsos) terhadap Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 

 

“Kemarin dari Ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber berkomunikasi, melakukan konsultasi, itu tahapan yang baru kami terima,” jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).