Penerima Bansos Nolak Rumahnya Ditempeli Stiker “Keluarga Miskin”

JAKARTA - Saat ini, Pemerintah sedang mencairkan bantuan sosial (bansos). Namun, sebagian warga memilih mundur sebagai penerima bansos karena tidak mau rumahnya ditempeli stiker “Keluarga Miskin”. Meski butuh bansosnya, mereka malu dengan tempelan stiker tersebut. 

Fenomena ini salah satunya terjadi di Kepahiang, Bengkulu. Dalam video yang viral di berbagai media sosial, ratusan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kepahiang, menolak rumahnya dipasangi stiker Keluarga Miskin. 

 

Sejumlah warga memilih menyatakan mengundurkan diri saat petugas Dinas Sosial hendak menempelkan stiker “Keluarga Miskin” di depan rumah mereka. Ada yang mundur karena malu, ada yang merasa sudah mampu, dan ada yang tersinggung label dalam stiker tersebut. 

 

Program Bansos PKH ini diperuntukkan untuk keluarga yang memenuhi kriteria tertentu. Seperti memiliki penghasilan di bawah batas tertentu, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan tidak memiliki aset atau penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan dasar. Salah satu upaya agar bansos tepat sasaran, setiap daerah punya kebijakan sendiri. Di Kepahiang, Dinas Sosial menempelkan stiker “Keluarga Miskin” pada penerima bansos. 

 

Sejak Senin (20/10/2025), Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kepahiang Helmi Johan dan tim menyambangi rumah penerima bantuan untuk menempelkan stiker. Helmi dan tim menuju salah satu rumah penerima manfaat di Kelurahan Padang Lekat. Rumah ini kondisinya cukup layak dan ukurannya besar, lengkap dengan garasi yang di dalamnya ada mobil berwarna hitam. 

 

Kepada pemilik rumah, Helmi mengatakan akan menempel stiker “Keluarga Miskin” berukuran sekitar 40x50 cm di depan rumah. Stiker tak boleh dicopot, ditutupi, apalagi dihilangkan. Jika dicopot atau ditutup, pemilik manfaat dianggap mengundurkan diri. 

 

Kami pasang ini, Ibu. Kalau mundur, kami tidak jadi pasang,” ucap Helmi. Sang pemilik rumah memutuskan mengundurkan diri. “Mundur, kalau begitu,” ujar pemilik rumah. 

 

Ada juga warga yang menolak menerima bansos karena sudah berkali-kali dapat. Warga ini memilih mengalihkannya kepada warga lain yang membutuhkan. 

Ada pula warga penerima manfaat yang memberi saran kepada Pemerintah agar lebih bijak dan efektif agar bansos tepat sasaran.

 

Kan bisa ditulis penerima bansos, diperhalus, stikernya tak perlu sebesar itu,” ungkap warga Kepahiang yang enggan disebut namanya. 

 

Namun, ada warga yang tak masalah rumahnya ditempeli stiker itu. Seperti Sri Mulyati, warga Kelurahan Kepahiang. Dia merasa pantas karena hanya ibu rumah tangga, janda, dan kini hidup dengan seorang anak. Kebutuhan hidup sehari-harinya dibantu sang anak, yang bekerja narik odong-odong di Pasar Kepahiang. Penghasilan sang anak pun tidak menentu. 

 

Memang keadaannya seperti ini. Tidak keberatan,” kata Sri. 

Helmi menyatakan, berdasar catatannya sejak Senin (27/10/2025) hingga Rabu (29/10/2025), ada ratusan penerima manfaat yang mengundurkan diri. Ia pun telah menghapus mereka dari data penerima manfaat. 

 

“Ada yang mundur saat petugas datang. Ada juga yang datang langsung ke kantor, lewat pihak desa, ada ratusan. Kita hargai mereka yang mundur. Nanti kita alihkan ke warga lain yang tepat,” ujar Helmi. 

 

Helmi mengatakan, data penerima manfaat akan terus diperbaharui tiga bulan sekali. Dia optimistis, tak ada lagi kasus salah sasaran. 

 

Menanggapi fenomena ini, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, pemasangan stiker ini inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda). Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan, anggaran bansos bagi keluarga yang mengundurkan diri akan dialokasikan untuk keluarga penerima manfaat baru yang memenuhi kriteria. 

“Pasti kita alihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria,” ucapnya, Selasa (28/10/2025). 

 

Gus Ipul menambahkan, selama lima hari terakhir, tim pendamping dan Pemda sudah turun ke lapangan melakukan pengecekan. Hasilnya, Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan 2 juta lebih keluarga penerima manfaat yang dianggap tak layak menerima bansos. 

Gus Ipul berterima kasih kepada Pemda yang terus memperbaharui data keluarga penerima manfaat. Data yang telah terverifikasi ini akan menjadi dasar bagi Badan Pusat Statistik (BPS). 

Pemerintah menargetkan sebanyak 300 ribu KPM bisa graduasi atau naik kelas dari PKH 2026. Sehingga nantinya mereka tak lagi bergantung pada bansos. 

 

“Tahun depan targetnya kira-kira di atas 300 ribu keluarga penerima manfaat, mudah-mudahan nanti bisa naik kelas,” katanya.