Sampai Awal Ramadan, Bansos PKH dan Sembako Sudah Tersalur Rp 15 Triliun

JAKARTA  - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengumumkan, penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako telah dilakukan secara bertahap. Penyaluran tersebut diharapkan membantu penerima manfaat, khususnya umat Islam, menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lebih baik.

 

Hingga awal Ramadan, realisasi penyaluran bansos triwulan I-2026 tercatat mencapai lebih dari 85 persen atau di atas Rp 15 triliun. Program Keluarga Harapan tahun ini dialokasikan bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan Bantuan Sembako ditujukan untuk 18.250.000 KPM.

 

“Penyaluran (PKH) untuk triwulan pertama Januari, Februari, Maret, itu 8.940.958 KPM. Sudah tersalurkan lebih dari Rp6 triliun atau 89,4 persen. Sementara Sembako, sudah tersalurkan 15 juta lebih KPM dengan nominal Rp 9 triliun lebih, atau sebanyak 86,9 persen,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul ini, dalam keterangan resmi seperti dimuat di laman kemensos.go.id.

 

Ia menjelaskan, seluruh penyaluran bansos dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

 

Secara keseluruhan, masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru PKH dan sekitar 2 juta penerima baru Bantuan Sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Mereka belum menerima bantuan karena masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, serta persiapan penyaluran melalui PT Pos Indonesia.

 

“Jadi, setiap triwulan ada penerima manfaat baru hasil pemutakhiran DTSEN, sebagian besar belum memiliki rekening. Maka itu ada namanya buka burekol dan perlu waktu satu sampai dua bulan,” jelasnya.

 

Untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan Rp 1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM. “Semua sudah salur dan insya Allah di akhir Februari ini tuntas,” kata Gus Ipul.

 

Selain bansos reguler, Kemensos juga menyiapkan bansos adaptif untuk penanganan pascabencana. Bantuan tersebut meliputi logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup (jadup), serta bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

 

“Total anggaran yang kita ajukan dan siapkan ada Rp 2 triliun lebih. Sementara, total anggaran kedaruratan sudah terkirim semua, hampir Rp 100 miliar. Sekarang kami sudah mulai menyalurkan, baik itu untuk isian rumah, bantuan pemulihan sosial ekonomi, dan jadup,” jelasnya.

 

Santunan ahli waris telah tersalurkan Rp 14,8 miliar bagi 990 jiwa dengan nilai Rp 15 juta per jiwa. Bantuan isi hunian siap salur Rp 98,7 miliar bagi 32,9 ribu kepala keluarga dengan nilai Rp 3 juta per keluarga. Sementara bantuan jadup siap salur Rp 25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa dengan nilai Rp 15 ribu per jiwa.

 

Adapun mekanisme penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai rujukan awal.

 Berdasarkan data tersebut, kepala daerah mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA), dilanjutkan penetapan daftar nominatif dengan persetujuan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), lalu divalidasi dan disetujui Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

 

Bantuan kemudian disalurkan Kemensos berdasarkan data final yang telah disahkan. “Intinya dari Rp 2 triliun lebih, untuk penyaluran sudah ada di rekening dan tinggal menyalurkan itu ada Rp 600 miliar lebih. Sisanya kami masih mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” pungkas Gus Ipul.