Transjakarta Berencana Naikkan Tarif, Poles Dulu Kualitas Pelayanan Biar Top

JAKARTA - Wacana kenaikan tarif bus Transjakarta semakin menguat. Rencana ini didukung sejumlah pihak. Termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Meski demikian, politisi Kebon Sirih memberikan syarat, kebijakan itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan kepada penumpang.

 

Ketua Komisi C DPRD DKI Dimaz Raditya meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meningkatkan layanan di halte. Untuk itu, dia mendorong Transjakarta menginventarisasi halte yang butuh perbaikan skala besar. Tujuannya, meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna Transjakarta. 

 

“Kalau tarifnya naik dan pelayanannya buruk, kita malu. Kenaikan tarif harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan,” kata Dimaz.

 

Selain revitalisasi halte, dia mengingatkan Transjakarta untuk meningkatkan standar pelayanan terhadap konsumen. Termasuk integrasi rute di masing-masing halte. 

 

Dengan revitalisasi, lanjut Dimaz, fasilitas halte Transjakarta menjadi lebih baik. Misalnya, penambahan atau peningkatan fasilitas, seperti toilet dan musholla. Selain itu, menyediakan aksesibilitas secara inklusif. Menambah fasilitas lift dan eskalator. Sehingga, mewujudkan halte yang ramah bagi penyandang disabilitas, orang tua dan ibu hamil. “Halte-halte itu harus layak fungsi, layak pakai,” ujarnya. 

 

Sedangkan Ketua Komisi B DPRD DKI Nova Harivan Paloh menyoroti kebijakan subsidi transportasi yang efisien dan tepat sasaran, untuk menjaga keberlanjutan layanan publik.

 

Nova menyebutkan, total subsidi transportasi oleh Pemprov DKI hampir Rp 6 triliun. Porsi terbesar untuk layanan Transjakarta, sekitar Rp 4 triliun. 

 

“Perlu ada kajian khusus agar subsidi yang diberikan tetap efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Nova saat Rapat Koordinasi Transportasi Terintegrasi dan Terpadu yang digelar Pemprov DKI di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025). 

 

Menurut dia, evaluasi juga dapat mencakup potensi penyesuaian tarif pada layanan bus Transjabodetabek. Sehingga, pengelolaan subsidi lebih berkelanjutan. “Jika penyesuaian diperlukan, tentu harus melalui kajian yang matang,” tegasnya. 

 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemprov DKI akan melakukan penyesuaian tarif Transjakarta dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil, karena beban subsidi yang ditanggung Pemprov terlalu besar. 

 

“Tarif yang lama, kami mensubsidi per tiket Rp 9.700. Terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu. Apalagi, Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, dipotong,” kata Pram. 

 

Pram menyampaikan, saat ini pihaknya masih memfinalisasi besaran penyesuaian tarif yang akan diberlakukan. Dia menekankan, keputusan tarif akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. “Saya mendengar, rata-rata mereka mengusulkan di media saya, antara Rp 5.000 sampai Rp 7.000,” jelasnya. 

 

Meski akan ada penyesuaian tarif, Pram menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan memberatkan kelompok masyarakat yang membutuhkan. “Karena, 15 golongan tetap gratis. Mereka tetap kami proteksi,” ujarnya. 

 

Dalam waktu dekat, Pram akan mengumumkan besaran tarif resmi, setelah seluruh kajian dan koordinasi rampung. “Kami akan memutuskan sesuai kemampuan masyarakat,” ucapnya. 

 

Untuk meningkatkan layanan, Pram menyebut, sistem pembayaran transportasi publik perlu ditingkatkan agar sebanding dengan kota-kota besar di dunia yang memiliki sistem tap cepat dan responsif. Karena itu, dia minta agar mesin tap kartu Transjakarta dapat bekerja lebih cepat dan efisien. 

 

Pram mengaku merasakan langsung lambatnya proses tap kartu saat menggunakan layanan Transjakarta. “Saya juga mengeluhkan hal yang sama. Taping-nya seringkali tidak berjalan dengan baik,” ungkap Pram di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/10/2025). 

 

Selain Transjakarta, dia juga menyoroti sistem taping Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta yang masih perlu ditingkatkan. Pram minta agar seluruh moda transportasi terintegrasi di Jakarta, memiliki sistem pembayaran yang andal dan cepat. 

 

Pram berharap, sistem pembayaran transportasi publik di Jakarta, bisa meniru kota-kota besar dunia yang memiliki sistem tap cepat. “Sambil lari saja, bisa nge-tap,” tandasnya.