Buntut Bom SMAN 72 Jakarta, Prabowo Minta Akses Game Online Dibatasi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti insiden ledakan bom di SMAN 72 Jakarta. Sebagai buntut dari peristiwa itu, Prabowo meminta agar akses game online yang mengandung kekerasan segera dibatasi dan dicarikan solusinya.

 

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri dan pejabat negara. Ratas itu digelar di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025) sore.

 

Hadir dalam rapat tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Keterangan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat.

 

Beliau tadi menyampaikan bahwa kita harus berpikir untuk membatasi dan mencari jalan keluar terhadap pengaruh dari game online,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan.

 

Menurut Mensesneg, Presiden menilai pengaruh game online tidak bisa diabaikan. Hal ini karena game dapat berdampak buruk pada perilaku siswa dan dalam jangka panjang memengaruhi masa depan mereka.

 

Prasetyo lantas mencontohkan game bergenre perang seperti PUBG. Dalam permainan tersebut, kata dia, terdapat berbagai bentuk kekerasan dan penggunaan senjata api yang dapat dipelajari dengan mudah oleh anak-anak.

 

Jadi perlu ada pembatasan. Di situ jenis-jenis senjata mudah sekali dipelajari, dan ini bisa lebih berbahaya," sambung Prasetyo.

 

"Secara psikologis, mereka yang terbiasa melakukan kekerasan (di dalam game) bisa menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa,” lanjutnya.

 

Selain pengaruh game, isu perundungan (bullying) di kalangan siswa juga menjadi perhatian serius Presiden Prabowo.

 

Ia meminta pihak sekolah mewaspadai fenomena tersebut, terutama setelah muncul informasi dari kepolisian bahwa terduga pelaku ledakan di SMA 72 adalah korban bullying.

 

“Kita sampaikan sekali lagi, kalau berkenaan dengan masalah bullying, kita sebagai sesama anak bangsa harus menghindari hal-hal yang tidak baik atau berimplikasi buruk seperti aksi-aksi perundungan,” tutup Prasetyo.