Lapor Kendala MBG Ke Presiden: Susu Langka, Harga Ayam Dan Telur Naik

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai kesulitan mencari bahan baku seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari susu yang langka, ditambah harga ayam dan telur yang naik jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kendala ini sudah dilaporkan BGN ke Presiden Prabowo Subianto.

 

Laporan itu disampaikan BGN saat melakukan rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Selain BGN, rapat juga diikuti Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

 

"Program MBG banyak banget butuh bahan baku," kata Wakil Ketua BGN, Nanik S. Deyang usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden.

 

Karena kendala itulah, maka diperlukan koordinasi lintas kementerian. "Soal penyediaan bahan baku untuk program MBG makanya ada Pak Mentan, kemudian juga untuk lahannya tadi Pak Nusron," tambah Nanik.

 

Ia mengaku BGN mulai kesulitan mencari bahan baku MBG, terutama susu. Padahal susu ini merupakan kebutuhan utama MBG dalam meningkatkan gizi pelajar.

 

Terkait masalah ini, lanjut Nanik, Presiden sudah memerintahkan untuk membuat peternakan sapi yang bisa produksi 3 juta liter susu cair setiap harinya. "Ini segera akan dibuat peternakan sapi yang nanti bisa memenuhi kebutuhan dari MBG dan juga untuk masyarakat di Indonesia,” kata Nanik.

 

Selain susu sapi, pemerintah juga menyiapkan produksi susu kedelai serta pembukaan lahan sayuran baru oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN. "Jangan lupa lho, MBG ini banyak tahu tempe yang dibutuhkan. Garis besarnya, kemandirian pangan," tegas Nanik.

 

Politisi Partai Gerindra itu mengungkap, kebutuhan akan tempe untuk menu MBG tiap harinya cukup besar. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG bisa menghabiskan 200 hingga 300 kilogram tahu dan tempe.

 

Kalau kita tidak tanam kedelai sendiri mungkin ya, ya akan kekurangan juga, gitu. Nah ini kita ini baru 50 persen ya, eh untuk MBG-nya, gitu," jelasnya.

 

Risiko lain dari mengabaikan kemandirian pangan yaitu kenaikan harga bahan baku makanan karena banyaknya permintaan. Sehingga dapat memicu terjadinya inflasi.

 

"Kami tidak ingin nanti karena ada MBG, harga bahan makanan ini tinggi kemudian terjadi inflasi, masyarakat nanti yang kena, gitu. Jadi makanya, kami koordinasi, Pak Presiden sudah menginstruksikan," jelasnya.

 

Terlebih, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang waktunya berdekatan dengan libur Lebaran Idul Fitri 2026. Biasanya pada momen tersebut, permintaan masyarakat meningkat.

 

Presiden Prabowo sudah menginstruksikan kementerian/lembaga untuk menyiasatinya. Misalnya, sementara mengganti telur ayam dengan daging sapi dan telur puyuh.

 

Nanik mengaku gejolak harga pangan sudah mulai terasa di lapangan. Terutama pada komoditas daging ayam, telur, dan buah. "Saat ini kenaikan masih kecil, tapi tanda-tandanya sudah mulai ada," ucapnya.

 

Di samping itu, Nanik menyebut kenaikan harga bahan pangan juga sudah mulai terasa, terutama pada ayam dan telur. Untuk menghindari lonjakan harga jelang Hari Natal dan Tahun Baru, Nanik mengumumkan arahan Presiden agar menu telur pada MBG diganti daging sapi.

 

“Mau Nataru, kemudian lebaran, ya kan. Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh," jelasnya.

 

Selain mengatur substitusi bahan pangan, Nanik mengaku pihaknya mempercepat koordinasi lintas kementerian lembaga untuk memastikan kemandirian bahan baku MBG. Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

 

Nanik menjelaskan, TNI Angkatan Darat akan menggerakkan jajaran Kodim untuk menanam sayuran dan mengembangkan peternakan ayam guna memperkuat suplai bahan pangan. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan pembiayaan awal hingga Rp 300 miliar bagi koperasi yang menanam buah, sayur, dan mengembangkan usaha peternakan.

 

BGN juga berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong bupati/wali kota di seluruh Indonesia memanfaatkan lahan kosong di tingkat RT/RW sebagai area produksi pangan. Untuk mempermudah pasokan ke SPPG, kelompok tani yang belum memiliki badan usaha didorong membentuk usaha dagang bersama agar dapat terhubung langsung ke rantai penyediaan MBG.

 

Menteri Pertanian Amran merespon keluhan BGN terkait krisis bahan pangan MBG. Amran berjanji akan menanam  kedelai 1 juta hektare secara bertahap. "Hari ini sudah dirapatkan lagi jam 6 pagi (bersama tim Kementan). Jam 5 lewat sudah ada tim. Jadi kita selalu rapat, jam 6 pagi," jelas Amran di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

 

Amran menambahkan, timnya saat ini tengah memetakan lahan 1 juta hektare tersebut. Opsinya, bisa jadi membuka lahan baru atau mencari lahan bekas sitaan yang belum pernah ditamani sawit. "Lahan baru, lahan eks yang disita tetapi belum ada sawitnya. Kita rencana tanami kedelei," cetusnya.

 

Mengenai peternakan, Amran mengaku sudah menghubungi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Amran bilang, Raja Juli menyambut positif. Peternakan dimaksud adalah peternakan ayam dan sapi perah. Rencananya, peternakan ayam tahap pertama akan dibangun sebanyak 12 titik. Sedangkan, peternakan sapi perah di tahap awal akan dibangun sebanyak 2 titik.

 

"Pertama, 2 titik peternakan sapinya di Jawa Timur. Kabupaten Probolonggo. Kemudian, di Jawa Barat, Indramayu. (Kalau peternakan ayam) Jawa Timur, Lampung, Kalimantan per pulau ya. Supaya mandiri pakan," tutur dia.

 

"Pertama, 2 titik peternakan sapinya di Jawa Timur. Kabupaten Probolonggo. Kemudian, di Jawa Barat, Indramayu. (Kalau peternakan ayam) Jawa Timur, Lampung, Kalimantan per pulau ya. Supaya mandiri pakan," tutur dia.

 

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago mengingatkan agar Pemerintah mengawal MBG secara serius. Misalnya dengan melibatkan kerja sama lintas sektor agar seluruh rantai penyediaan bahan pangan berjalan transparan. Tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi.

 

“Pabrik susu, peternak ayam, telur dan ikan, juga penyedia sayur-mayur harus dikontrol oleh pemerintah. Mereka tidak boleh memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Irma.

 

Menurut Irma, program MBG merupakan amanat Presiden Prabowo yang dirancang untuk kepentingan masa depan generasi bangsa. Karena itu, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.

 

Menyoal adanya usulan agar MBG diberikan tunai kepada orang tua siswa, menurut Irma kasusnya berbeda. Usulan itu muncul ketika banyak siswa yang keracunan akibat mengkonsumsi MBG. Sementara, kasus yang sekarang kesulitan mencari dan terjadinya kenaikan harga lauk MBG.

 

"Sekarang pengelolaan SPPG sudah mulai sesuai target. Jika soal bahan-bahan harga dinaikkan, gampang, pemerintah bikin aturan pengendalian harga," pungkas Irma.