Defisit Anggaran Terjaga di 2,35 Persen

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan kepiawaiannya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Di tengah tingginya kebutuhan belanja pemerintah, defisit anggaran tetap terjaga pada level 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 30 November 2025 defisit APBN tercatat Rp 560,3 triliun. Angka tersebut masih berada dalam koridor perencanaan fiskal pemerintah.

> “Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

 

Padahal, sepanjang 2025 pemerintah menjalankan belanja negara secara masif, terutama untuk mendukung program prioritas nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan perekonomian tetap bertahan di tengah tantangan domestik dan global.

 

Dalam konferensi pers tersebut, Purbaya hadir didampingi jajaran pejabat eselon I Kemenkeu. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tampil sederhana mengenakan setelan jas hitam dan kemeja putih tanpa dasi.

Purbaya menegaskan, besaran defisit saat ini sepenuhnya sejalan dengan desain APBN 2025 yang sejak awal dirancang agar tetap resilien menghadapi berbagai tekanan.

 

Pendapatan dan Belanja Negara

Hingga akhir November 2025, pendapatan negara telah mencapai Rp 2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari target APBN sebesar Rp 2.865,5 triliun.

Dari sisi penerimaan:

Pajak terealisasi Rp 1.903,9 triliun atau 79,8 persen dari target Rp 2.387,3 triliun

Penerimaan pajak: Rp 1.634,4 triliun (78,7 persen)

Kepabeanan dan cukai: Rp 269,4 triliun (86,8 persen)

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 444,9 triliun atau 93,2 persen dari proyeksi

 

Sementara itu, belanja negara hingga November tercatat Rp 2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari total pagu APBN Rp 3.527,5 triliun.

 

“Belanja pemerintah terus diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas,” jelas Purbaya.

 

Belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari target:

 

Belanja kementerian/lembaga: Rp 1.110,7 triliun (87,1 persen)

 

Belanja non-kementerian/lembaga: Rp 1.005,5 triliun (72,5 persen)

 

Adapun Transfer ke Daerah mencapai Rp 795,6 triliun atau 92,1 persen dari proyeksi.

 

Dengan capaian tersebut, keseimbangan primer APBN 2025 tercatat defisit Rp 82,2 triliun.

 

“Keseimbangan primer merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan pengelolaan utang. Meski masih defisit, kondisinya tetap prudent dan terkendali,” tegas Purbaya.

 

Respons soal Peringatan Bank Dunia

 

Menanggapi laporan Bank Dunia yang memproyeksikan defisit APBN Indonesia berpotensi melebar hingga 2,9 persen pada 2027, Purbaya menanggapinya santai.

 

“Ya suka-suka dia. Prediksi boleh, nggak prediksi juga nggak apa-apa. Tapi selama ini juga sering meleset,” ujarnya.

 

Menurutnya, besaran defisit sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan belanja dan meningkatkan penerimaan. Dengan reformasi berkelanjutan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ia optimistis penerimaan negara akan semakin solid.

 

“Bisa saja melebar, bisa saja tidak. Tergantung kebutuhan. Tapi saya yakin defisit akan kita jaga di level yang berkesinambungan. Jadi nggak usah terlalu khawatir,” tandasnya.

 

Penarikan Utang Tetap On Track

 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, hingga 30 November 2025 realisasi penarikan utang baru mencapai Rp 614,9 triliun atau 84,06 persen dari target Rp 731,5 triliun.

 

“Posisi ini masih on-track sesuai desain APBN,” ujar Suahasil.

 

Pemerintah juga memanfaatkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun untuk menekan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, strategi pembiayaan dilakukan melalui prefunding, pengelolaan kas aktif, serta penempatan dana Rp 200 triliun di perbankan umum.

 

Pengelolaan utang turut diperkuat melalui sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, salah satunya lewat skema debt switch atas SBN pembiayaan Covid-19 yang jatuh tempo guna menekan risiko pembiayaan ulang (refinancing).

 

Apresiasi Pengamat

 

Direktur NEXT Indonesia, Herry Gunawan, menilai keberhasilan ini sebagai buah dari kepemimpinan Purbaya yang tegas dan efisien.

 

“Yang dilakukan Purbaya efektif dan efisien, tanpa banyak basa-basi apalagi janji,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Kamis malam.

 

Menurut Herry, realokasi anggaran menjadi kunci. Dana yang tidak produktif dialihkan ke sektor yang lebih berdampak.

 

“Sepertinya tidak ada dana menganggur dalam kamus Purbaya,” selorohnya.

 

Ia juga menyoroti keterbukaan Menkeu dalam membongkar persoalan fiskal, mulai dari dana pemda yang mengendap di perbankan hingga praktik misinvoicing di sektor kepabeanan.

 

“Pendekatan ini membuat kebijakan fiskal lebih kredibel dan berdampak langsung ke ekonomi,” pungkas Herry.