Prabowo Minta Pemulihan Pascabencana Dipercepat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

 

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di sela pelepasan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk membantu pemulihan pascabencana, di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (3/1/2025). 

 

“Presiden menekankan pentingnya percepatan pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar di wilayah terdampak bencana, seperti jembatan, jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga pengungsian,” kata Tito.

 

Untuk mempercepat pemulihan layanan dasar, Presiden mengarahkan agar sekolah-sekolah kedinasan diterjunkan langsung ke wilayah terdampak sesuai dengan keahlian masing-masing. Arahan tersebut ditindaklanjuti Mendagri dengan mengirimkan 1.138 praja IPDN ke Aceh Tamiang. 

 

Tito menjelaskan pengiriman praja IPDN dilakukan dalam beberapa kloter. Pada hari pertama diberangkatkan 413 orang, disusul 414 orang pada kloter kedua, 179 orang pada kloter ketiga, serta 132 orang yang telah lebih dulu berada di lokasi sebagai tim pendahulu. 

 

Aceh Tamiang diprioritaskan karena tingkat kerusakan akibat bencana dinilai paling berat dibandingkan wilayah terdampak lain di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

 

Para praja IPDN membawa perlengkapan sendiri, seperti sekop, cangkul, serta logistik pribadi. Mereka akan membantu membersihkan kantor pemerintahan, mendampingi aparatur sipil negara (ASN) daerah yang terdampak, serta mendukung pengaktifan kembali sistem layanan publik. 

 

Selain itu, praja IPDN juga ditugaskan membantu pemulihan lebih dari 200 desa yang belum beroperasi optimal akibat bencana. Tito menegaskan indikator utama pemulihan daerah adalah kembali berjalannya pemerintahan serta pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat. 

 

“Ini juga menjadi bagian dari kurikulum dan penilaian mereka dalam bentuk kuliah kerja nyata yang benar-benar nyata dan menjadi bagian dari penilaian akademik,” ujarnya. 

 

Presiden, lanjut Tito, memberikan apresiasi atas keterlibatan praja IPDN dan membuka kemungkinan perpanjangan masa penugasan apabila masih dibutuhkan di lapangan. 

 

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November lalu menyebabkan 22 desa dinyatakan hilang, terdiri atas 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat. 

 

Selain itu, tercatat sebanyak 1.580 kantor desa terdampak, dengan dampak terberat terjadi di Aceh sebanyak 1.455 kantor desa, disusul Sumatera Utara 93 kantor desa dan Sumatera Barat 32 kantor desa. Daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. 

 

Sebagian besar wilayah terdampak telah menunjukkan pemulihan, namun masih terdapat sejumlah daerah yang memerlukan penanganan lanjutan, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, serta beberapa wilayah di Sumatera Utara seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. 

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, Pe­merintah terus mempercepat fase transisi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Fokusnya pada sektor perumahan, pangan, pendidikan, kesehatan, serta penghidupan masyarakat. 

 

Pratikno menekankan pentingnya percepatan penyaluran stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak dengan kategori rusak sedang dan rusak berat. 

Hunian sementara disiapkan untuk menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. 

 

Di sektor pertanian, Pemerintah mendorong percepatan pemulihan lahan pertanian serta menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat di hunian sementara. Pemerintah juga bekerja sama dengan Bulog dan ID FOOD untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah terdampak. 

 

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, lanjut Pratikno, Pemerintah memprioritaskan pemulihan sarana-prasarana, penyaluran tunjangan khusus guru, serta memastikan rumah sakit dan puskesmas kembali beroperasi secara optimal. 

 

Dalam upaya pemulihan ekonomi, Pemerintah membentuk posko UMKM, memperluas akses pembiayaan dan pasar, serta melibatkan pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta.

 

Pemulihan pascabencana bukan hanya mengembalikan kondisi fisik, tetapi juga menghidupkan kembali ekonomi masyarakat agar daerah terdampak dapat bangkit dan berkembang lebih baik,” kata Pratikno.