Banjir Tahunan Pandeglang: Antara Alam, Ulah Manusia, dan Kegagalan Mitigasi Pemerintah

BANJIR di sejumlah wilayah di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang, bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang berulang setiap tahun. Pandeglang seolah ditakdirkan menjadi “langganan banjir”, sementara solusi yang dihadirkan pemerintah masih bersifat reaktif, bukan preventif.

 

Setiap musim hujan tiba, masyarakat di sejumlah kecamatan harus kembali menghadapi genangan air, kerusakan infrastruktur, lumpuhnya aktivitas ekonomi, hingga ancaman kesehatan. Ironisnya, pola bencana ini terus berulang tanpa adanya perubahan signifikan dalam sistem mitigasi yang diterapkan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.

 

Bukan Sekadar Faktor Alam

 

Banjir kerap disederhanakan sebagai akibat curah hujan tinggi. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa bencana ini tidak murni disebabkan oleh faktor alam. Alih fungsi lahan, pembalakan liar, rusaknya daerah resapan air, pendangkalan sungai, buruknya sistem drainase, serta pembangunan yang tidak berbasis tata ruang menjadi penyumbang utama terjadinya banjir.

 

Ulah manusia, baik secara individu maupun akibat kebijakan pembangunan yang abai terhadap lingkungan, telah mempercepat kerusakan ekosistem. Namun, persoalan ini semakin kompleks ketika pemerintah gagal menghadirkan kebijakan mitigasi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

 

Lemahnya Mitigasi Bencana

 

Mitigasi bencana seharusnya menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Sayangnya, di Pandeglang, mitigasi banjir masih sebatas wacana dan program seremonial. Normalisasi sungai yang tidak merata, pembangunan drainase tanpa kajian ekologis, hingga minimnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat menjadi bukti lemahnya sistem pencegahan.

 

Pemerintah daerah terkesan hanya hadir setelah bencana terjadi, bukan sebelum bencana itu datang. Bantuan logistik, dapur umum, dan pendataan korban memang penting, tetapi itu bukan solusi jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk membenahi tata ruang, menertibkan bangunan di bantaran sungai, merehabilitasi hutan, serta mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam seluruh kebijakan pembangunan.

 

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Provinsi

 

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten harus berhenti saling melempar tanggung jawab. Penanganan banjir membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah. Sungai tidak mengenal batas administrasi, demikian pula air bah yang datang menghancurkan pemukiman warga.

 

Kegagalan pemerintah dalam mengatasi banjir bukan hanya soal keterbatasan anggaran, tetapi juga soal lemahnya perencanaan, pengawasan, dan keberpihakan pada kelestarian lingkungan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka banjir akan tetap menjadi siklus penderitaan tahunan bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang.

 

Harapan dan Seruan

 

Sebagai bagian dari elemen pemuda dan masyarakat sipil, saya menegaskan bahwa persoalan banjir harus ditempatkan sebagai isu prioritas daerah. Pemerintah wajib menyusun peta risiko banjir yang akurat, memperkuat sistem peringatan dini, serta melibatkan masyarakat dan semua unsur elemen dalam menjaga lingkungan.

 

Banjir tidak boleh lagi dianggap sebagai takdir. Ia adalah cermin dari kegagalan kita sebagai Khalifah fil ard dalam mengelola alam dan kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap rakyatnya.

 

Pandeglang tidak butuh janji, tetapi membutuhkan kebijakan nyata. Tidak butuh slogan, tetapi membutuhkan keberanian untuk berubah. Jika tidak, maka setiap musim hujan, kita hanya akan kembali menghitung kerugian, air mata, dan kekecewaan yang sama.(*)

 

*) Aktivis HMI dan Sekretaris Umum DPD KNPI Kabupaten Pandeglang Periode 2025–2028