Setelah PAN, Golkar dan PKB Tolak Usulan E-Voting Pemilu

JAKARTA – Setelah PAN, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menolak usulan PDI Perjuangan (PDIP) terkait penerapan e-voting dalam Pemilu.

 

Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji meragukan e-voting mampu menekan politik uang. Ia menilai penerapan teknologi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak diaudit secara ketat. Menurutnya, sistem e-rekap saja sudah menuai polemik, apalagi e-voting yang menentukan hasil pemilihan.

 

“Penyelenggaraan Pemilu tidak hanya soal efisiensi biaya, tetapi juga kualitas demokrasi dan kesejahteraan rakyat,” ujar Sarmuji, Rabu (14/1/2026).

 

Sikap serupa disampaikan PKB. Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai e-voting membutuhkan kesiapan infrastruktur, keamanan, regulasi, dan kepercayaan publik yang matang. Saat ini, mekanisme e-voting secara nasional dinilai belum siap diterapkan.

 

Meski demikian, PKB menegaskan bahwa setiap opsi yang dikaji harus bertujuan menyempurnakan demokrasi, bukan justru menjadi kemunduran.

 

Sebelumnya, PAN juga menolak e-voting dengan alasan rawan kejahatan siber, sulit diaudit, dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. PDIP sendiri mengusulkan e-voting sebagai upaya menekan tingginya biaya politik Pilkada