Pemprov Banten Matangkan Langkah Teknis Mitigasi Banjir Tangerang Raya

SERPONG UTARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mematangkan langkah-langkah teknis mitigasi banjir di wilayah Tangerang Raya pascabanjir yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor agar penanganan banjir ke depan dapat lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni, usai memimpin rapat koordinasi penanganan banjir se-Tangerang Raya di Kantor Gubernur Provinsi Banten yang berlokasi di Serpong Utara, Senin (26/1).

 

Rapat tersebut dihadiri kepala daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, unsur DPRD provinsi serta kabupaten/kota, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) C2 dan C3, serta Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Tangerang Raya.

 

Andra Soni mengatakan, rapat koordinasi dilakukan untuk mengevaluasi kejadian banjir sekaligus menyusun langkah-langkah teknis pascabanjir agar persoalan serupa dapat dimitigasi di tahun-tahun mendatang.

 

“Hari ini kami bersama-sama dengan kepala daerah se-Tangerang Raya, balai, DPRD, dan Kantor Pertanahan melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi banjir yang melanda Provinsi Banten, khususnya Tangerang Raya beberapa hari ini,” ujarnya.

 

Ia menegaskan, penanganan banjir tidak diarahkan pada saling menyalahkan, termasuk faktor curah hujan yang tinggi, melainkan pada pencarian solusi bersama yang dapat segera ditindaklanjuti.

 

“Kita tidak menyalahkan posisi air atau debit hujan yang luar biasa tinggi, tetapi berusaha bersama-sama mencari solusi apa yang harus dilakukan oleh kita semua,” tegas Andra Soni.

 

Menurutnya, Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi teknis sepakat mengerjakan langkah-langkah yang berdampak langsung terhadap pengendalian banjir, salah satunya melalui normalisasi sungai serta evaluasi fungsi infrastruktur pengendali air.

 

Dari laporan terkini, Andra Soni menyebutkan bahwa secara umum kondisi banjir di wilayah Banten sudah berangsur surut. Namun, masih terdapat genangan di beberapa wilayah seperti Kresek dan Kronjo, serta dampak banjir di sejumlah ruas jalan tol.

 

“Beberapa wilayah sudah surut, namun masih ada titik yang terdampak. Karena itu, semua pihak kami libatkan untuk membahas dan mencarikan solusi agar segera bisa diatasi,” katanya.

 

Selain itu, hal lain yang disorot adalah terkait Bendung Polor, yang berada di aliran Kali Angke yang juga melintasi Tangsel. 

 

Andra Soni menjelaskan bendung tersebut saat ini masih dimanfaatkan masyarakat pada musim kering. Namun, pada saat debit air tinggi, fungsinya belum optimal sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut oleh balai.

 

“Balai punya rencana melakukan revitalisasi agar bendung tersebut bisa lebih bermanfaat. Secara prinsip, kalau tidak ada manfaatnya tentu akan dievaluasi, tapi kalau masih bermanfaat akan dimaksimalkan,” jelasnya.

 

Ia juga memastikan penanganan banjir ke depan akan dilakukan secara lintas sektor, termasuk melalui penyusunan atau revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) di sejumlah kabupaten/kota.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, mengatakan tindak lanjut cepat dari rapat koordinasi tersebut akan segera dilakukan melalui survei lapangan di sejumlah titik prioritas.

 

“Langkah cepatnya, besok kami akan langsung survei, salah satunya Sungai Cirarap. Kami identifikasi langsung mana saja yang perlu dilakukan normalisasi,” ujar Arlan.

 

Menurutnya, hasil peninjauan sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan banjir di sejumlah titik justru terjadi di bagian hulu sungai. Hal itu mengindikasikan adanya sumbatan akibat sedimentasi.

 

“Kemarin kami juga survei hilir Bendung Sarakan, kondisinya normal. Tapi yang banjir justru hulunya. Berarti ada sumbatan,” jelasnya.

 

Arlan menambahkan, Pemprov Banten telah menyiapkan anggaran sebesar Rp35 miliar khusus untuk penanganan banjir di wilayah Tangerang Raya. Anggaran tersebut akan difokuskan pada normalisasi sungai, penanganan situ, serta penurapan di sejumlah lokasi rawan.

 

“Rp35 miliar ini khusus Tangerang Raya. Kegiatannya antara lain normalisasi sungai, penanganan situ, dan penurapan, salah satunya di wilayah Villa Tomang,” ungkapnya.

 

Untuk penanganan Sungai Cidurian, Arlan menyebutkan akan dilakukan bersama BBWS C3 dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, dengan dukungan koordinasi dari Pemprov Banten.

 

“Yang Cidurian di wilayah kabupaten nanti dengan C3 bersama Pemkab Tangerang. Provinsi juga akan kami koordinasikan apa yang bisa dibantu,” katanya.

 

Terkait bentuk normalisasi, Arlan menjelaskan fokus utama adalah pengerukan sedimentasi. Namun, lokasi pengerjaan akan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas.

 

“Normalisasi bentuknya pengerukan karena sedimentasi. Anggaran kami masih gelondongan, nanti ditentukan lokasi-lokasi yang paling prioritas, yang menjadi sumbatan,” tandasnya.

 

Survei lapangan, lanjut Arlan, akan dimulai Selasa (27/1) dengan fokus awal di Sungai Cirarap, wilayah Kota Bumi, sebagai dasar penentuan langkah teknis lanjutan.