Besok Sidang Isbat, Umat Islam Berharap Awal Puasa 2026 Serentak

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa (17/2/2026). Umat Islam di Indonesia berharap awal puasa tahun ini dapat dimulai secara bersamaan.

 

Sidang Isbat akan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, dan dipimpin langsung Menteri Agama Prof. KH. Nasaruddin Umar. Sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, duta besar negara-negara sahabat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BMKG, para ahli falak, DPR, hingga perwakilan Mahkamah Agung dijadwalkan hadir.

 

Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa Sidang Isbat akan melalui tiga tahapan. Pertama, pemaparan data hisab atau perhitungan astronomi mengenai posisi hilal. Kedua, verifikasi hasil rukyatul hilal dari puluhan titik pemantauan di seluruh Indonesia. Ketiga, musyawarah dan pengambilan keputusan yang kemudian diumumkan kepada publik.

 

Dalam menetapkan awal Ramadan, Idul Fitri (1 Syawal), dan Idul Adha (10 Zulhijah), pemerintah mengintegrasikan metode hisab dan rukyah. Penetapan ini juga merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

 

Muhammadiyah Tetapkan 18 Februari

Sementara itu, Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.

 

Penetapan dilakukan menggunakan metode hisab hakiki dengan acuan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), tanpa menunggu hasil rukyatul hilal. Berdasarkan parameter KHGT, ijtimak (konjungsi bulan dan matahari) terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01.09 UTC.

 

Muhammadiyah menggunakan kriteria “hilal global”, yakni apabila hilal telah memenuhi standar visibilitas di wilayah mana pun di dunia, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan baru.

 

PBNU Tunggu Hasil Rukyat

 

Berbeda dengan Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hingga kini belum menetapkan awal Ramadan. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa NU tetap konsisten menggunakan metode rukyat, yakni melihat langsung hilal.

“Kalau hilal terlihat pada 17 Februari, maka besoknya kita mulai puasa. Kalau tidak terlihat, maka Sya’ban digenapkan 30 hari,” ujarnya.

 

Terkait potensi perbedaan awal puasa, Gus Yahya menilai hal tersebut bukan persoalan baru. Perbedaan metode penetapan awal bulan kamariah merupakan bagian dari khazanah pemikiran Islam dan selama ini masyarakat telah terbiasa menyikapinya dengan saling menghormati.

 

BRIN Prediksi Ada Perbedaan

Secara ilmiah, Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi adanya perbedaan awal Ramadan tahun ini.

 

Koordinator Kelompok Riset Astronomi dan Observatorium Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaluddin, menjelaskan bahwa perbedaan bukan lagi semata soal posisi hilal, melainkan perbedaan konsep “hilal lokal” dan “hilal global”.

 

Menurut kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), hilal dinyatakan memenuhi syarat jika memiliki tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pada saat magrib 17 Februari 2026 di Indonesia, posisi hilal diperkirakan masih berada di bawah ufuk sehingga tidak mungkin dirukyat. Dengan demikian, awal Ramadan berpotensi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

 

Namun, bagi ormas yang menggunakan kriteria Turkiye atau pendekatan global, posisi hilal di wilayah Amerika—termasuk Alaska—telah memenuhi kriteria visibilitas. Karena itu, 1 Ramadan ditetapkan pada Rabu, 18 Februari 2026.

Apa pun hasilnya, masyarakat diimbau menunggu keputusan resmi Sidang Isbat pemerintah. Harapannya, perbedaan yang mungkin terjadi dapat disikapi dengan bijak, dalam semangat ukhuwah dan saling menghormati.