Pemerintah Siapkan Skema WFH 1 Hari Kerja per Pekan Usai Lebaran

JAKARTA – Pemerintah tengah mematangkan kebijakan kerja fleksibel berupa satu hari work from home (WFH) dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta. Langkah ini disiapkan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan skema tersebut masih dalam tahap penyusunan teknis agar bisa diterapkan secara luas, termasuk di pemerintah daerah dan sektor swasta.

 

Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku setelah Lebaran 2026, meski waktu pasti pelaksanaannya masih menunggu keputusan final pemerintah. Durasi penerapan juga akan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dan kondisi geopolitik global.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan energi nasional, dengan mencontoh kebijakan sejumlah negara seperti Pakistan yang telah menerapkan pembatasan konsumsi BBM dan pengurangan aktivitas kerja.

 

Pemerintah berharap kebijakan WFH ini dapat menjadi solusi jangka pendek untuk efisiensi energi tanpa mengganggu produktivitas.