Dewan: Pelayanan Publik Harus Tetap Optimal

CIPUTAT-Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Pemkot Tangsel mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Kota Tangsel.  WFA diharapkan tak ganggu pelayanan terhadap masyarakat. 

 

 Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Tangsel, M Rizki Jonis menyampaikan, bahwa pihaknya memahami kebijakan WFA sebagai bentuk fleksibilitas kerja, terutama dalam momentum pasca hari besar keagamaan.

 

 “Kami memahami bahwa kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN pada tanggal 25 sampai 30 Maret 2026 merupakan bagian dari upaya memberikan fleksibilitas kerja, khususnya menjelang momentum hari besar keagamaan,” ujarnya.

 

Namun demikian, ia menegaskan, bahwa pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu. “Yang paling utama adalah memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terganggu,” tegasnya.

 

 Ia juga mengimbau seluruh ASN agar tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, meskipun bekerja secara fleksibel.

 

 “WFA bukan berarti menurunkan kualitas kinerja, tetapi justru harus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat tetap maksimal dengan dukungan teknologi dan sistem kerja yang adaptif,” katanya.

 

 Ia menekankan beberapa hal penting yang harus diperhatikan selama penerapan WFA, di antaranya pelayanan prioritas tetap berjalan normal, terutama layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

 

 Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi digitalisasi layanan agar masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan dengan mudah. “Pengawasan dari pimpinan OPD perlu diperkuat untuk memastikan kinerja ASN tetap terukur dan terkontrol,” ujarnya.

 

 Dia juga mengingatkan agar responsivitas ASN terhadap kebutuhan masyarakat tetap cepat, baik melalui layanan daring maupun luring.

 

“Responsivitas ASN terhadap kebutuhan masyarakat harus tetap cepat, baik melalui online maupun offline,” lanjutnya.

 

 Pada prinsipnya, ia berharap kebijakan ini mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan internal ASN dan kepentingan masyarakat luas.

 

 “Saya berharap kebijakan ini tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan internal ASN dan kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai fleksibilitas kerja justru menurunkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.