Komisi I DPRD Sulawesi Tengah Studi Komparasi ke BPKAD Banten Bahas Raperda BMD

SERANG - Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melaksanakan kunjungan studi komparasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Kamis (16/4/2026).

 

Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh referensi dan masukan dalam penyempurnaan substansi Raperda, khususnya terkait tata kelola barang milik daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

 

Wakil Ketua DPRD Sulteng, Ambo Dalle mengapresiasi, keterbukaan informasi yang diberikan BPKAD Provinsi Banten. Ia menilai hasil studi komparasi ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan regulasi di daerahnya.

 

“Melalui kegiatan ini kami memperoleh pemahaman yang komprehensif sebagai bahan masukan konstruktif dalam penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Sulawesi Tengah,” ungkap Ambo yang memimpin rombongan bersama anggota dewan dan sekretariat..

 

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas secara teknis mekanisme pengelolaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga berbagai tantangan dalam pengelolaan aset daerah.

 

Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin erat antar daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi masyarakat.

 

Sekretaris BPKAD Banten, Agus Setiyadi menyampaikan, bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antar pemerintah daerah.

 

“Studi komparasi ini menjadi momentum strategis untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan barang milik daerah, sehingga mendorong tata kelola yang lebih profesional dan akuntabel,” ujarnya.

 

Dalam pemaparannya, BPKAD Provinsi Banten menyampaikan gambaran umum daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2026, serta sistem pengelolaan BMD mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, hingga pemanfaatan aset. Selain itu, disampaikan pula capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah yang secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(*)