Defisit APBN Rp240 Triliun Masih Terkendali

JAKARTA – Hingga akhir Maret 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal tetap berada dalam batas aman.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa defisit tersebut setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih jauh di bawah ambang batas 3 persen yang telah ditetapkan dalam desain APBN.

“Setiap tahun memiliki siklus belanja dan penerimaan yang berbeda. Namun, sepanjang tahun defisit akan tetap kami jaga di bawah 3 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dari sisi pendapatan, negara telah mengumpulkan Rp574,9 triliun atau sekitar 18,2 persen dari target tahunan. Angka ini tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kontributor terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp462,7 triliun, tumbuh 14,2 persen (yoy). Rinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun meningkat 20,7 persen, sementara kepabeanan dan cukai sebesar Rp67,9 triliun mengalami kontraksi 12,6 persen.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target. Meski mengalami normalisasi, PNBP tetap memberikan kontribusi positif.

Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu APBN, tumbuh signifikan sebesar 31,4 persen (yoy). Purbaya menilai hal ini menunjukkan distribusi belanja pemerintah mulai lebih merata sepanjang tahun.

“Ini indikasi bahwa pola belanja kita semakin sehat dan tidak menumpuk di akhir tahun,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menepis anggapan bahwa kondisi ekonomi Indonesia berpotensi mengalami krisis seperti tahun 1998. Ia menegaskan bahwa perekonomian nasional saat ini masih berada dalam fase ekspansi.
“Kita bukan menuju resesi, justru masih dalam fase akselerasi pertumbuhan,” tegasnya.

Terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp17.400 per dolar AS, Purbaya menilai hal tersebut bukan disebabkan oleh faktor fiskal. Ia justru menegaskan bahwa kebijakan fiskal pemerintah menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Senada dengan itu, Ekonom Senior Ryan Kiryanto menilai defisit APBN masih dalam batas wajar, terutama di tengah peningkatan belanja untuk mendukung program strategis nasional.

Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap dinamika global dan tidak cepat berpuas diri.
“Belanja negara yang kembali ekspansif memang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi risiko eksternal tetap harus diantisipasi,” ujarnya.