Prabowo Kirim Peringatan Keras ke Pejabat: Layani Rakyat, Jangan Korupsi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Melalui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Presiden mengingatkan seluruh pejabat negara agar tidak bermain-main dengan layanan publik maupun menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

“Bapak Presiden selalu menekankan, jangan bermain-main dengan layanan publik. Sejak awal pemerintahan, pesan itu terus disampaikan dan hingga kini tetap menjadi pegangan,” ujar Supratman di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut Supratman, arahan tersebut harus menjadi landasan bagi seluruh menteri dan aparatur negara dalam menjalankan tugas. Mereka dituntut fokus melayani masyarakat, menjaga integritas, serta menjauhi praktik korupsi.

Terkait sejumlah kasus hukum yang tengah menjerat pejabat negara, termasuk dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) dan Direktorat Jenderal Imigrasi, Supratman meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Semuanya masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangannya,” katanya.

Senada dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo. Dalam berbagai kesempatan, Presiden disebut terus mengingatkan jajarannya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Beliau berulang kali menegaskan bahwa perang melawan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh penyelenggara negara,” ujar Prasetyo.

Komitmen tersebut tercermin dari langkah tegas Presiden dalam menyikapi dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat pemerintah. Prabowo telah mencopot pimpinan BGN saat penyelidikan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai bergulir. Presiden juga menerima pengunduran diri Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang kini terseret kasus dugaan korupsi di lingkungan Imigrasi.

Prasetyo berharap seluruh jajaran Kabinet Merah Putih menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai momentum untuk melakukan pembenahan di masing-masing institusi.

“Setiap pejabat harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat. Karena itu, pembenahan diri dan institusi harus terus dilakukan,” tegasnya.

Saat ini, Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan korupsi di BGN dengan memeriksa sejumlah saksi, melakukan penggeledahan, serta menyita berbagai barang bukti guna memperkuat proses penyidikan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pemerintah berharap penegakan hukum yang tegas dapat menjadi peringatan bagi seluruh aparatur negara agar menjaga integritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Versi ini lebih ringkas, mengalir, dan fokus pada pesan utama Prabowo tentang pelayanan publik serta pemberantasan korupsi.