SD Negeri Sepi Peminat, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh

JAKARTA – Fenomena sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang kekurangan siswa baru pada Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi perhatian DPR. Pemerintah diminta tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), tetapi juga membenahi persoalan mendasar yang memengaruhi minat masyarakat terhadap sekolah negeri.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai persoalan tersebut tidak bisa disederhanakan sebagai menurunnya minat terhadap SD negeri. Menurutnya, setiap daerah memiliki kondisi berbeda yang dipengaruhi faktor demografi, persebaran penduduk, kualitas sekolah, hingga kebijakan penerimaan murid baru.

"Evaluasi jangan hanya berfokus pada SPMB, tetapi juga pada akar persoalan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran," kata Hetifah.

Ia menjelaskan, perubahan jumlah anak usia sekolah, kesenjangan mutu antarsekolah, perkembangan kawasan permukiman, hingga distribusi penduduk menjadi faktor yang memengaruhi jumlah peserta didik di setiap sekolah.

Hetifah juga mengakui, di beberapa daerah terdapat kecenderungan orang tua memilih sekolah swasta. Namun, menurutnya, hal itu bukan fenomena yang terjadi secara nasional. Pilihan masyarakat kini lebih didasarkan pada kualitas layanan pendidikan dibandingkan status sekolah negeri atau swasta.

Karena itu, pemerintah didorong mempercepat pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah mampu memberikan layanan berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena SD negeri yang kekurangan murid. Sementara Kemendikdasmen menyebut kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perubahan demografi, perpindahan penduduk, hingga pergeseran pilihan masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Sejumlah daerah tercatat mengalami kekurangan murid, di antaranya Solo, Yogyakarta, Temanggung, dan Sragen, dengan puluhan sekolah tidak memenuhi kuota, bahkan ada yang tidak memperoleh siswa baru sama sekali.