Hari Pertama, Petugas Datangi Rumah Pejabat & Tokoh Masyarakat

CIPUTAT-Sensus Ekonomi 2026 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi dimulai. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak masyarakat berpartisipasi aktif memberikan data yang benar dan lengkap guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

 

 Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan memimpin apel siaga Sensus Ekonomi 2026 di Puspemkot, Jumat (12/6). Kegiatan itu menjadi penanda kesiapan petugas sebelum turun langsung ke lapangan melakukan pendataan.

 

 Menurut Pilar, data statistik yang akurat menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Karena itu, keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi sangat menentukan kualitas hasil sensus.

 

 “Dengan data yang akurat, kita tidak lagi mengandalkan intuisi dalam membuat program. Semua kebijakan ekonomi ke depan harus berbasis data,” ujarnya.

 

 Ia menjelaskan, hasil sensus akan menjadi gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan perkembangan berbagai sektor usaha di Tangsel. Data tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan warga.

 

 Untuk mendukung pelaksanaan sensus, Pemkot Tangsel telah berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah, kecamatan, hingga kelurahan. Sinergi tersebut dilakukan agar proses pendataan berjalan lancar dan menjangkau seluruh wilayah.

 

 Pilar juga meminta masyarakat tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus yang akan melakukan pendataan dari rumah ke rumah. “Petugas yang datang ke rumah warga adalah surveyor BPS. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan jujur,” tegasnya.

 

 Sementara, Kepala BPS Kota Tangsel, Agung Erianto Juliandono menjelaskan, pendataan lapangan akan dimulai pada 15 Juni 2026 dan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 1.017 petugas akan diterjunkan ke tujuh kecamatan dan 54 kelurahan yang ada di Kota Tangsel.

 

 Pendataan perdana akan menyasar sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat daerah sebagai simbol dimulainya kegiatan sensus. “Mulai tanggal 15 Juni, itu adalah hari pendataan pertama. Kita akan terjun ya, pertama adalah yang didata adalah tokoh masyarakat. Rumahnya Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, anggota DPD, itu akan kita data di hari pertama tanggal 15,” jelas Agung.

 

 Berbeda dengan sensus satu dekade lalu yang masih menggunakan formulir kertas, kali ini seluruh proses pendataan dilakukan secara digital menggunakan telepon pintar. Setiap petugas telah dibekali daftar usaha yang menjadi target kunjungan berdasarkan data awal yang dihimpun dari berbagai sumber, seperti OSS, koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

 

 Meski demikian, petugas tetap diberi kewenangan untuk menambahkan usaha baru yang ditemukan di lapangan dan belum masuk dalam daftar awal.

 

 Agung mengungkapkan, saat ini BPS mencatat sekitar 205 ribu unit usaha dalam daftar awal pendataan di Tangerang Selatan, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring munculnya usaha-usaha baru yang belum terdata.

 

 Menurutnya, salah satu tantangan dalam sensus kali ini adalah menjangkau pelaku usaha berbasis digital dan ekonomi kreatif yang tidak memiliki lokasi usaha tetap.

 

 “Banyak pelaku usaha, apalagi pelaku usaha yang sekarang ya, ekonomi kreatif, dia nggak punya bentuk usaha. Fotografer kan nggak punya bentuk usaha. Di rumah, misalnya dia buka usaha online. Nah, akhirnya untuk menangkap itu, ya mau nggak mau, door-to-door akhirnya,” katanya.

 

 Karena itu, petugas tidak hanya mendata lokasi usaha, tetapi juga rumah tangga yang berpotensi memiliki aktivitas ekonomi. Pendekatan tersebut dilakukan agar sektor usaha digital seperti penjual online, afiliator, hingga konten kreator dapat ikut tercatat dalam sensus.

 

 Agung juga menegaskan, bahwa seluruh data yang dikumpulkan BPS dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun dipublikasikan secara individu.

 

 “Nah, seperti yang dibilang oleh Pak Wakil Wali Kota, sebenarnya kita nggak ada hubungannya dengan pajak. BPS setiap merilis angka itu pasti agregat. Nggak boleh menunjukkan data pribadi,” ujarnya.

 

 Dengan dukungan teknologi digital, BPS menargetkan hasil pengolahan data dapat diselesaikan lebih cepat sehingga gambaran kondisi ekonomi Tangerang Selatan dan Indonesia secara umum dapat dirilis pada Desember 2026.