Nasib Koperasi Merah Putih

PROJEK nasional kedua paling sensitif saat ini adalah Koperasi Merah Putih (KMP). Menyusul Sekolah Rakyat yang sepi kritik. Belajar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan pokok yang mesti dibenahi, bagaimana sepatutnya ia dikelola, dan bagaimana pengawasan dilakukan.

 

Kita ingin memastikan nasib KMP tak sepahit MBG. Tak hanya mengorbankan tiga petinggi, juga ratusan siswa di sekolah. Hal yang sama, KMP tak perlu memakan korban pengurus dan anggotanya, yang sejak dulu punya patologi di benak masyarakat.

 

Koperasi kali ini membawa semangat heroik, merah putih. Ia meletakkan nasionalisme dan simbol negara. Mungkin 11.000 koperasi lama dinilai kehilangan nasionalisme. Rapuh karena menyedot modal anggotanya hingga kerontang. Jadul bukan hanya tuna modal, juga kehilangan trust.

 

Ratusan koperasi lama kehilangan nyawa. Konon modalnya lenyap dibawa kabur pengurus. Di kampung saya, kantornya pernah jadi hunian hantu, gudang, dan kandang ternak. Padahal sejak 1972 koperasi dibangun dengan tujuan mulia oleh Hatta.

 

Kita ingin mengembangkan ekonomi rakyat. Ekonomi yang bertumpu pada kolektivitas sebagaimana nafas konstitusi Pasal 33, gotong royong dan kekeluargaan. Di atas semangat sosialisme itulah kita berharap koperasi tumbuh subur di mana-mana.

 

Lewat sedikit modal, koperasi tumbuh sebagai kesadaran ekonomi kolektif untuk berbagi. Dengan begitu kita berharap untung bersama, dan tercipta kesejahteraan bersama. Bukan sebaliknya, terbentuk ekonomi individualis, Ketua Untung Dulu (KUD).

 

Di banyak negara, koperasi menjadi soko guru utama. Sekalipun tak sama persis, setidaknya Mondragon Corporation di Spanyol, Rabobank di Belanda atau Fonterra di Selandia Baru dapat menjadi sedikit kisah succes story.

 

Tentu saja yang paling utama bukan hanya modal, tapi pengetahuan mengelola, integritas, hingga sistem yang memungkinkan koperasi tumbuh sehat di samping waralaba sepopuler Alfamart, Alfamidi, Circle, Indo Maret dan sebangsanya.

 

Suntikan modal pada koperasi yang ada hanya setrum. Biar koperasi punya tenaga. Menggeliat kembali secara masif. Sisanya pengembangan keterampilan mengelola, disiplin, dan perkuatan sistem agar kompetitif. Tak mudah ditelan pemodal besar.

 

Seperti desa, kita perlu membedakan koperasi membangun dan membangun koperasi. Koperasi membangun bermakna inisiasi ekonomi tumbuh dari bawah. Mereka paham problem ekonominya dan mencari jalan keluarnya sendiri. Bukan menjaja keju di perut rakyat yang terbiasa mengunyah nasi.

 

Membangun koperasi sebaliknya. Inisiasi dari atas. Pengurus menunggu modal mengucur tiap tahun. Mencipta ketergantungan, dan seperti nasib MBG, menguap ke hulu. Pengurus dipaksa mengelola lewat juklak dan juknis. Menerima dan memasok tanpa kemandirian. Begitu modal stuck, koperasi gulung tikar.

 

Itu pula yang kita saksikan hari-hari ini. Koperasi tumbuh dengan pemandangan Asal Bapak Senang. Muncul di pinggir kuburan, berlokasi di lereng bukit terjal, bahkan terbangun di tengah hutan tanpa akses. Koperasi dipaksa tumbuh tanpa kesadaran untuk apa ia dibentuk.

 

Saya ingat kelakar eks Menteri PAN era Orba, TB Silalahi. Bila anda minta buat proposal pada seorang tentara dan profesor dalam tiga hari sudah pasti hasilnya beda. Yang pertama selesai dalam tiga hari tanpa jaminan kualitas. Yang kedua selesai dalam tiga bulan dengan jaminan kualitas.

 

Tanpa pengawasan yang jelas, kita hanya akan menyaksikan 80.000 KMP menelan dana desa sebanyak Rp 34,57 triliun. Sebab itu, KMP perlu diawasi tak hanya oleh pengawas internal dan eksternal, juga masyarakat sebagai pemilik modal koperasi.

 

Agar nasib KMP lebih baik, sebaiknya koperasi lama yang masih eksis diberdayakan agar tak hidup bagai kerakap di atas batu. Hidup tak mau mati tak hendak. Saatnya dinas koperasi turut andil mewakili pemda melayani koperasi.

 

Libatkan stakeholders terkait. Berdayakan alumni Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN). Rekrutmen pengelola KMP jangan sama dengan MBG. Siapa saja boleh tanpa pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha bersama, bukan bisnis private.

 

Dengan begitu koperasi diurus profesional. Bukan diurus Satpam yang lama-kelamaan tumpul melakukan tugas pokoknya di bidang pertahanan dan keamanan. Jangan sampai Satpam jauh lebih mahir mengurus dapur dan koperasi dibanding bertempur di medan laga.(*)

 

*) Penulis merupakan Guru Besar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)