Tinjau MBG di Ende, Wapres Gibran Minta Tata Kelola Dibenahi dan Prioritaskan Wilayah 3T

NTT - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa masa libur sekolah akan dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam aspek tata kelola agar lebih efektif, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan usai meninjau pelaksanaan MBG di SMP Negeri 1 Ndona serta berdialog dengan wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6).

Dalam kunjungan itu, Gibran meninjau langsung pelaksanaan MBG yang telah berjalan di SMP Negeri 1 Ndona. Sementara di SD Wolomoni yang masih dalam tahap persiapan, ia menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan kesiapan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Gibran, masa jeda libur sekolah menjadi momentum tepat untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
“Libur sekolah ini menjadi waktu yang baik untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya peningkatan kualitas pengelolaan program, mulai dari efisiensi pelaksanaan, pengadaan barang yang tepat, hingga penguatan pengawasan untuk mencegah penyimpangan.

“Ke depan harus lebih banyak perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki agar lebih efisien, pengadaan berjalan sesuai kebutuhan, dan praktik korupsi harus dihilangkan,” tegasnya.

Selain itu, Gibran juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program MBG. Pelibatan UMKM sekitar sekolah, pesantren, gereja, SMK Tata Boga, PKK, hingga orang tua murid dinilai dapat memperkuat pengawasan sekaligus menjaga keberlanjutan program.

Dalam dialog dengan warga, Gibran menegaskan bahwa wilayah 3T perlu menjadi prioritas utama pelaksanaan MBG karena membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah.
“Program ini harus terus dilanjutkan, terutama untuk daerah 3T,” katanya.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan nasional berlangsung lebih merata dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turut diajak untuk melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah 3T sekaligus memantau pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Salah satu perwakilan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Rapid Bena Matin, menilai Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih perlu diprioritaskan di wilayah 3T guna membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan daerah terpencil.