Luhut Evaluasi Program MBG, Dorong BGN Perkuat Tata Kelola dan Basis Data

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan ikut mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memberikan sejumlah masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Fokus utamanya adalah penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, serta penggunaan data yang akurat agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurut Luhut, MBG memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi nasional. Dengan nilai anggaran yang sangat besar, program ini dinilai mampu menciptakan pemerataan ekonomi hingga ke tingkat masyarakat bawah.

Namun, ia mengakui pada tahap awal pelaksanaan masih terdapat berbagai tantangan karena implementasi dilakukan dalam waktu yang relatif cepat.

“Program sebesar ini tentu membutuhkan penyesuaian. Tetapi setelah berjalan sekitar satu tahun, saya optimistis dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan pelaksanaannya akan jauh lebih baik,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu (24/6).

Dalam rangka evaluasi program prioritas Presiden, Luhut menerima kunjungan dua Wakil Kepala BGN, yakni Agustina Arumsari dan Trenggono. Pertemuan tersebut membahas hasil survei DEN sekaligus langkah perbaikan implementasi MBG ke depan.

Luhut menjelaskan, hasil kajian DEN menunjukkan program MBG memiliki dampak ekonomi yang sangat besar.

Berdasarkan survei terhadap 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perputaran ekonomi diperkirakan dapat menembus lebih dari Rp120 triliun per tahun dan berpotensi menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja.

Meski demikian, manfaat ekonomi program dinilai belum sepenuhnya menjangkau pelaku ekonomi lokal.
“Petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM masih perlu dihubungkan lebih kuat ke dalam rantai pasok agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Luhut menilai tantangan terbesar bukan terletak pada pembangunan fasilitas dapur, melainkan pada ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok kecil, serta koordinasi antarlembaga.

 

Karena itu, ia mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem MBG.

Sementara itu, Agustina menegaskan bahwa data yang valid menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan gizi nasional. Dalam proses penajaman program, BGN menetapkan kelompok prioritas penerima manfaat, yaitu anak-anak di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

Menurutnya, BGN terus melakukan pemutakhiran dan validasi data agar bantuan gizi dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Seluruh kebijakan harus berbasis data agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan memberi dampak optimal bagi masyarakat,” tutup Agustina.