Pemerintah Pertahankan Harga BBM Subsidi, Bahlil: Prioritas Utama Jaga Daya Beli Rakyat

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah tetap menahan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meski harga minyak mentah dunia sempat mengalami lonjakan. Kebijakan tersebut, menurutnya, diambil untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kelompok berpenghasilan rendah tetap mendapatkan perlindungan.

Bahlil mengatakan opsi penyesuaian harga sempat menjadi pembahasan ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) melonjak hingga menyentuh sekitar US$119 per barel. Namun, setelah melalui pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Keuangan, pemerintah memilih mencari sumber pendanaan lain agar harga BBM subsidi tidak berubah.

Dalam forum energi yang digelar di Hotel Borobudur, Kamis (25/6), Bahlil menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi pertimbangan utama pemerintah.

Menurut perhitungannya, saat ICP berada di kisaran US$70 per barel, pendapatan negara dari sektor minyak dan gas diperkirakan mencapai sekitar US$10,8 miliar. Ketika harga minyak meningkat hingga mendekati US$100 per barel, penerimaan negara berpotensi naik menjadi sekitar US$17,6 miliar.

Tambahan penerimaan tersebut, yang diperkirakan mencapai sekitar US$7 miliar atau lebih dari Rp120 triliun, disebut dapat dimanfaatkan untuk membantu menutup kebutuhan subsidi energi.

Selain dari sektor migas, pemerintah juga memperkuat penerimaan negara melalui sektor mineral dan batu bara, termasuk lewat penyesuaian tarif royalti. Langkah itu disebut mampu menambah pemasukan negara sekitar Rp30–35 triliun.

Bahlil menambahkan, kebutuhan anggaran subsidi selanjutnya dilengkapi melalui langkah efisiensi pada sejumlah pos belanja lainnya.

Ia juga menilai perdebatan mengenai kenaikan harga BBM perlu dipahami secara menyeluruh. Menurutnya, penyesuaian harga hanya berlaku pada BBM nonsubsidi dengan nilai oktan lebih tinggi, seperti RON 92, RON 95, dan RON 98.
Sementara itu, BBM subsidi yang digunakan mayoritas masyarakat tetap dipertahankan. Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk menjaga biaya transportasi umum dan distribusi logistik agar tidak memicu kenaikan harga barang.

Bahlil menyebut sekitar 80 persen konsumsi BBM nasional saat ini masih mendapat dukungan subsidi. Karena itu, pemerintah ingin memastikan bantuan energi tetap tepat sasaran dan dinikmati kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.