Puan Yakinkan Publik, PDIP Konsisten Jadi Penyeimbang Pemerintah

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan posisi politik partainya tetap jelas berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab anggapan sejumlah pihak yang menilai sikap PDIP masih abu-abu, karena tidak menjadi oposisi penuh namun juga tidak bergabung dalam pemerintahan.

"Nggak kok, kita jelas (sebagai penyeimbang)," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Meski demikian, Puan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana peran penyeimbang yang dimaksud akan dijalankan oleh partainya.

Penegasan tersebut muncul setelah sejumlah partai pendukung pemerintah mempertanyakan sikap politik PDIP.

 Kritik menguat usai beberapa kader PDIP, termasuk Andi Widjajanto, terlihat menghadiri aksi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang mengkritisi kebijakan pemerintah.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid atau Gus Jazil meminta PDIP menentukan sikap secara tegas.

"Kalau oposisi, ya oposisi. Jangan abu-abu. Kami semua sedang berjuang mewujudkan janji Presiden," katanya.
Menurut Gus Jazil, soliditas politik diperlukan agar program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan optimal. Ia juga menilai istilah "penyeimbang" yang digunakan PDIP masih belum memberikan kejelasan mengenai posisi politik partai tersebut.
Pandangan senada disampaikan Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Ia mempertanyakan makna penyeimbang yang selama ini diklaim PDIP dan menyerahkan penilaiannya kepada publik.

Berbeda dengan itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai sikap kritis PDIP merupakan hal yang wajar mengingat partai berlambang banteng itu berada di luar kabinet. Menurutnya, kritik yang disampaikan PDIP masih bersifat konstruktif karena tetap memberikan alternatif solusi terhadap kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan partainya tidak terlibat dalam aksi demonstrasi mahasiswa. Ia menyebut kehadiran Andi Widjajanto dalam aksi tersebut merupakan tindakan pribadi dan tidak mencerminkan sikap resmi partai.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus kembali menegaskan bahwa keputusan partainya sudah final, yakni berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang kekuasaan. Menurutnya, posisi tersebut penting karena mayoritas kursi DPR saat ini dikuasai partai-partai pendukung pemerintah.

Pengamat politik Fernando Emas menilai polemik mengenai posisi PDIP seharusnya sudah selesai. Ia mengingatkan bahwa sejak Kongres VI PDIP pada Agustus 2025, partai telah memutuskan berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.
Fernando menyarankan partai-partai koalisi lebih fokus membantu Presiden Prabowo menjalankan program pemerintahan daripada terus mempersoalkan sikap politik PDIP.

Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno menilai kritik dari partai-partai koalisi merupakan konsekuensi politik setelah PDIP kalah dalam Pilpres dan memilih tidak bergabung dengan pemerintahan. Meski demikian, ia berharap PDIP konsisten menjalankan peran sebagai oposisi agar fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances dalam demokrasi dapat berjalan secara optimal.