Warga Mekarsari Bangun Jembatan Permanen Tanpa APBD

LEBAK - Jembatan yang menjadi penghubung dua kecamatan, yakni Kecamatan Cihara dan Kecamatan Panggarangan, tepatnya di wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, dibangun oleh warga tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Lebak atau secara swadaya.

 

Padahal jembatan tersebut, jalur utama bagi aktivitas masyarakat di dua kecamatan, namun sudah berjalan 5 tahun tak kunjung dibangun, baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

 

Bahkan, pihak pemerintah desa sudah beberapa kali mengusulkan ke Pemkab Lebak dan Pemprov Banten, namun tak ada realisasi. Akhirnya, warga bergotong royong membangun jembatan permanen tersebut secara swadaya, tanpa mengandalkan APBD Lebak.

 

Kepala Desa Mekarsari, Ade Suhendar, mengatakan pembangunan jembatan dilakukan menggunakan dana swadaya masyarakat, karena kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan pengguna jalan.

 

“Iya, itu dibangun permanen dari hasil swadaya masyarakat Desa Mekarsari. Dan itu perbatasan dua kecamatan,” ungkap Ade saat dihubungi melalui via panggilan WhatsApp (WA), Kamis (16/7).

 

Ade menjelaskan, jembatan tersebut telah mengalami kerusakan parah selama kurang lebih lima tahun. Menurutnya, kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas kerap khawatir jembatan akan ambruk.

 

“Rusak parah ada kali lima tahun. Mobil dan motor yang lewat juga takut ambruk. Jembatan yang kini dibangun warga memiliki panjang sekitar 12 meter dengan lebar 3 meter,” katanya.

 

Menurutnya, jembatan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat untuk menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga menunjang aktivitas perekonomian. Karena itu, warga berinisiatif bergotong royong membangun jembatan secara permanen.

 

“Akses vital, makanya warga swadaya. Dan sekarang juga masih berlangsung pembangunannya,” katanya lagi.

 

Ade mengungkapkan, pihak pemerintah desa telah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan kepada Pemkab Lebak maupun Pemprov Banten. Namun, hingga saat ini pengajuan tersebut belum mendapatkan tanggapan.

 

“Tidak ada tanggapan sama sekali. Kita sudah berusaha, lewat proposal maupun diskusi secara langsung,” tandasnya.