Mulai 1 Oktober, B50 Hadir di Seluruh SPBU, Impor Minyak Dipangkas Hingga 300 Ribu Barel per Hari

JAKARTA – Pemerintah menargetkan implementasi penuh biodiesel B50 di seluruh SPBU Indonesia mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini diyakini mampu memangkas impor minyak hingga 250 ribu–300 ribu barel per hari, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor dengan meningkatkan pemanfaatan energi berbasis kelapa sawit.

"Melalui konversi ke B50, impor minyak dapat ditekan hampir 250 ribu hingga 300 ribu barel per hari," ujar Bahlil saat membuka Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026 di Jakarta, Selasa (21/7).

Saat ini konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak dalam negeri (lifting) baru berada di kisaran 600 ribu–615 ribu barel per hari. Selisih kebutuhan tersebut selama ini dipenuhi melalui impor yang mencapai sekitar 1 juta barel per hari.

Menurut Bahlil, penerapan B50 diproyeksikan mampu menekan impor menjadi sekitar 700 ribu–750 ribu barel per hari. Selain menghemat devisa, kebijakan ini juga menjadi langkah nyata menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan.

Ia menambahkan, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun. Dengan komposisi biodiesel sebesar 50 persen, kebutuhan impor solar dapat ditekan secara signifikan tanpa mengganggu pasokan energi di dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan, implementasi B50 dilakukan secara bertahap melalui masa transisi selama tiga bulan sejak mulai diberlakukan pada 1 Juli 2026.
"Target kami, mulai 1 Oktober seluruh SPBU sudah menyalurkan B50 secara penuh," kata Eniya.

Masa transisi diperlukan agar badan usaha memiliki waktu menghabiskan stok B40 yang masih tersedia sekaligus menyesuaikan proses pencampuran menuju B50. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh pada Desember 2026 untuk memastikan implementasi berjalan optimal.

Data Kementerian ESDM menunjukkan sekitar 57 persen SPBU di Indonesia telah menyalurkan B50. Pemerintah optimistis cakupan tersebut akan terus meningkat hingga target implementasi nasional tercapai pada awal Oktober.

Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga memastikan siap mendukung kebijakan pemerintah, termasuk penghentian impor solar secara bertahap. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan perusahaan akan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah terkait penyediaan pasokan dan distribusi B50.

Ia juga menjelaskan bahwa B50 merupakan BBM bersubsidi, sehingga mekanisme pembiayaannya akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Adapun Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera memastikan kebutuhan minyak sawit untuk program B50 tidak akan mengganggu ekspor maupun pasokan domestik. Menurutnya, pengalaman penerapan B35 dan B40 menunjukkan peningkatan kebutuhan biodiesel tetap dapat diimbangi dengan kenaikan volume ekspor sawit.

Meski demikian, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengingatkan bahwa penghentian impor solar belum otomatis membuat Indonesia sepenuhnya lepas dari ketergantungan terhadap impor energi. Menurutnya, peningkatan produksi minyak nasional dan pengembangan energi alternatif tetap menjadi kunci menuju kemandirian energi.