Warga Korban Banjir Bandang di Lebak Ancam Mendirikan Tenda di Pendopo Gubernur Banten

LEBAK -  Warga korban banjir bandang di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Pandeglang yang selama enam tahun terakhir mendiami hunian sementara (huntara) mulai muak dengan janji-janji pemerintah. Kesabaran warga kian menipis karena janji-janji yang selama ini sampai ke telinga warga, tak kunjung terealisasi.

 

Zaenudin, salah satu warga yang tinggal di huntara mengancam akan menggelar aksi besar dengan mendirikan ratusan tenda pengungsian di Pendopo Gubernur Banten di Kota Serang, jika pembangunan jalan menuju lokasi Huntap tidak segera diselesaikan.

 

Dia berpendapat, lambatnya penyelesaian akses jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menghambat pembangunan huntap bagi para penyintas bencana yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara.

 

Warga mengultimatum Pemprov Banten hingga akhir Juli atau awal Agustus 2026 agar pemerintah segera menuntaskan pembangunan jalan. Jika hingga batas waktu tersebut belum ada kepastian, warga akan membawa aspirasi mereka langsung ke Pendopo Gubernur Banten.

 

“Tentunya kami menyikapi keterlambatan-keterlambatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Pekerjaan ini memang sudah dilakukan sejak tahun 2025, tetapi sampai saat ini, tahun 2026, belum juga rampung," ujar Zaenudin kepada wartawan, Senin (27/7/2026).

 

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat yang selama ini terus menunggu realisasi janji pemerintah. “Ada kemungkinan besar kami menggelar aksi serupa seperti yang pernah dilakukan di Pendopo Bupati Lebak. Tentunya kali ini akan kami lakukan di Pendopo Gubernur Banten,” katanya.

 

Ia menilai, masyarakat Kecamatan Lebakgedong kini mulai kehilangan kepercayaan terhadap berbagai janji maupun forum audiensi yang selama ini dilakukan karena belum menghasilkan penyelesaian yang nyata.

 

“Masyarakat Kecamatan Lebakgedong sudah menunggu dengan janji-janji maupun forum audiensi. Karena itu kami akan melakukan aksi dengan menggelar ratusan tenda pengungsian di Pendopo Gubernur Banten untuk mengingatkan bahwa hari ini masyarakat tidak tidur. Masyarakat yang terus diberi janji manis tidak selamanya akan diam dan tenang,” tegasnya.

 

Zaenudin menegaskan, aksi tersebut bukan bertujuan menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai upaya terakhir untuk mengingatkan pemerintah agar segera memenuhi kewajibannya. “Apabila sampai akhir Juli atau awal Agustus ini pekerjaan tidak segera diselesaikan, maka aksi tersebut bisa menjadi jalan terakhir kami untuk mengingatkan Pemerintah Provinsi Banten agar segera menyelesaikan kewajibannya,” ujarnya.

 

Selain menyoroti lambatnya progres pekerjaan, Zaenudin juga meminta pemerintah memastikan kualitas pembangunan jalan karena akses tersebut akan menjadi jalur utama menuju kawasan Huntap. “Kami hanya berharap pemerintah benar-benar memperhatikan kualitas pembangunan, bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan. Jalan ini merupakan akses utama masyarakat sehingga harus dibangun dengan baik, kuat, dan sesuai harapan warga,” katanya.

 

Ia berharap Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten Lebak segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang baik.

 

Zaenudin mengungkapkan, dari total pembangunan jalan sepanjang sekitar 900 meter, hingga akhir Juli 2026 baru sekitar 450 meter yang berhasil diselesaikan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap mobilisasi material pembangunan Huntap sehingga proses pembangunan ikut terhambat.

 

“Dari total pekerjaan sekitar 900 meter, sampai hari ini baru sekitar 450 meter yang selesai dikerjakan. Sisanya belum ada penyelesaian. Kami tidak ingin terus mendengar berbagai alasan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian kapan pekerjaan ini benar-benar dituntaskan,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, keterlambatan tersebut bukan kali pertama terjadi. Proyek pembangunan jalan yang dimulai sejak 2025 hingga kini belum juga rampung sehingga masyarakat khawatir pekerjaan kembali mengalami stagnasi. “Kalau kondisinya seperti ini, masyarakat menilai proyek tersebut kembali mangkrak. Tahun 2025 belum selesai, sekarang tahun 2026 juga belum tuntas. Padahal jalan ini sangat penting untuk mendukung pembangunan hunian tetap,” katanya.

 

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Zaenudin berharap masyarakat penyintas segera dapat merasakan hasil pembangunan yang selama ini dinantikan.

 

“Sebentar lagi bangsa ini memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Namun bagi kami yang sudah bertahun-tahun tinggal di hunian sementara, kemerdekaan itu belum sepenuhnya kami rasakan. Sudah enam tahun kami menunggu kepastian hunian tetap beserta infrastruktur pendukungnya,” tuturnya.

 

Dirinya berharap, sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Banten, dan Pemerintah Kabupaten Lebak dapat segera diwujudkan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, masyarakat penyintas bencana di Lebakgedong yang telah bertahun-tahun tinggal di hunian sementara dapat segera menempati hunian tetap yang layak, aman, dan didukung infrastruktur yang memadai.(*)