Prabowo Bicara Pasokan Energi: Negara Lain Panik, Indonesia Tetap Tenang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memastikan kondisi pasokan energi Indonesia tetap aman di tengah gejolak geopolitik yang mengguncang pasar energi global.

Prabowo mengatakan, konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berlangsung sejak 28 Februari lalu telah mengganggu rantai pasok minyak dunia. Situasi semakin pelik setelah Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak terpenting dunia, mengalami gangguan yang mendorong harga minyak beberapa kali menembus 100 dolar AS per barel.

Di tengah kondisi tersebut, sejumlah negara mulai menghadapi tekanan akibat lonjakan harga energi. Namun, Prabowo menegaskan Indonesia masih berada dalam kondisi terkendali.
"Walaupun banyak negara lain sudah agak panik, Indonesia masih cool, masih tenang," kata Prabowo di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Menurut Prabowo, kondisi tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah, kementerian/lembaga, serta badan usaha milik negara (BUMN) dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Salah satu dampaknya, pemerintah belum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar, meski harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, harga pembelian minyak mentah Indonesia masih berada di bawah 100 dolar AS per barel. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi kemungkinan gejolak harga energi hingga akhir tahun.

"Kita aman untuk memberi subsidi Pertalite. Per Juli, juga di-launching B50, itu sudah mengamankan kebutuhan BBM untuk solar. Jadi, relatif sampai akhir tahun, aman," kata Airlangga saat berbincang dengan Rakyat Merdeka Group Rabu (5/8/2026).

Selain BBM, ketahanan pasokan listrik nasional juga dinilai cukup kuat. Airlangga menjelaskan, tarif listrik Indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan harga minyak dunia karena struktur energi nasional banyak ditopang sumber energi domestik, seperti batu bara, gas, dan hidro.

"Jadi, itu kan dua sektor (BBM dan listrik) yang global itu kena banyak negara. Nah kita, alhamdulillah punya imunitas terhadap gejolak tersebut," ujarnya.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menilai kondisi tersebut memperkuat pernyataan Presiden Prabowo. Ia menyebut Indonesia termasuk negara yang relatif resilien menghadapi gejolak energi global.

Satya mengatakan, sekitar 75 persen konsumsi energi Indonesia berasal dari sumber domestik. Tingkat ketergantungan ini relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan, yang masih sangat bergantung pada impor energi.

Pemerintah, lanjut Satya, telah menyiapkan strategi ketahanan energi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dalam jangka pendek, pemerintah melakukan diversifikasi impor sekaligus memastikan stok dan distribusi energi tetap aman. Pemerintah juga menjaga harga BBM bersubsidi untuk mencegah panic buying serta gejolak harga komoditas lainnya.

Untuk jangka menengah, pemerintah mendorong substitusi impor LPG melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG), jaringan gas (jargas), dan kompor listrik.

Sementara dalam jangka panjang, pemerintah akan memaksimalkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission pada 2060.

"Untuk panjang, dengan memaksimalkan energi baru terbarukan guna mencapai net zero tahun 2060," kata Satya saat dihubungi Rakyat Merdeka Group, Jumat (7/8/2026) malam.

Dengan berbagai strategi tersebut, pemerintah optimistis ketahanan energi nasional tetap terjaga meski tekanan terhadap pasar energi global masih berlangsung.