Prabowo Rampingkan BUMN, 750 Perusahaan Tak Produktif Bakal Ditutup

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus melakukan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Hingga saat ini, sebanyak 290 dari total 1.074 BUMN telah ditutup.

Prabowo menyebut langkah tersebut telah menghemat biaya operasional atau overhead sekitar Rp50 triliun. Penghematan berasal antara lain dari berkurangnya biaya gaji direksi, perjalanan dinas, sewa gedung, hingga sewa kendaraan.

“Saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Perampingan BUMN, kata Prabowo, akan terus dilakukan. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN paling banyak tersisa 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026.

“Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. Sebanyak 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” tegasnya.

Prabowo menyebut langkah tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar. BUMN yang dipertahankan harus mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan negara.

Pemerintah juga menargetkan penghematan biaya overhead menembus lebih dari Rp70 triliun. Dana yang berhasil dihemat nantinya dapat dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat.

“Target kita harus menghemat Rp70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” ujarnya.

Tak Ada Toleransi Manipulasi Angka
Selain merampingkan jumlah perusahaan, Prabowo menegaskan pemerintah akan membenahi tata kelola BUMN. Ia tidak ingin ada lagi manipulasi angka maupun laporan keuangan palsu dalam pengelolaan perusahaan negara.

“Saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” tegasnya.

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah mengoreksi laporan keuntungan sejumlah BUMN pada 2024. Setelah dilakukan koreksi, keuntungan BUMN pada 2024 tercatat Rp186 triliun dengan dividen yang disetorkan kepada negara sebesar Rp85,5 triliun.

Setelah pembenahan tata kelola, keuntungan BUMN pada 2025 meningkat menjadi Rp326 triliun atau naik 75,3 persen dibandingkan 2024.
“Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” kata Prabowo.

Untuk dividen, pemerintah sebelumnya mencatat setoran BUMN pada 2025 sebesar Rp142,3 triliun. Namun, angka tersebut dikoreksi dengan memperhitungkan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN pada tahun yang sama.

Setelah koreksi, dividen neto BUMN pada 2025 tercatat Rp138 triliun, meningkat sekitar 160 persen dibandingkan dividen neto Rp53 triliun pada 2024.

Sementara itu, untuk 2026 pemerintah memproyeksikan dividen BUMN mencapai Rp200 triliun tanpa adanya PMN.

“Dari 2024 ke 2026 (dividen) naik dari Rp53 triliun ke Rp200 triliun atau bisa dikatakan empat kali lebih besar. 400 persen meningkatnya tanpa PMN,” ujar Prabowo.

Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola dan pengelolaan BUMN dengan prinsip bisnis yang sehat dapat memberikan hasil dalam waktu relatif cepat.

“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” pungkasnya.

Usut Pengelolaan BUMN 30 Tahun ke Belakang

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengapresiasi pimpinan Danantara yang turut mendukung proses pembenahan dan restrukturisasi BUMN.

Ia bahkan membuka kemungkinan pembentukan badan ad hoc atau mekanisme khusus untuk mengusut pengelolaan BUMN selama 30 tahun sebelumnya.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo menyatakan pemerintah tetap dapat memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bersedia mengakui kesalahan dan bertobat. Ia menyerahkan pembahasan mengenai kemungkinan pemberian amnesti khusus tersebut kepada DPR.

Prabowo menegaskan, pembenahan BUMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan perusahaan negara dikelola secara profesional, efisien, sehat, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.