Dengar Curhatan Wali Murid SDIP Pamulang, Ferdiansyah Desak Konflik Tak Ganggu KBM

PAMULANG – Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dapil Pamulang, Ferdiansyah, berkunjung dan bertemu langsung dengan sejumlah wali murid di TKIP-SDIP Pamulang, Kamis (27/8).

 

Dalam pertemuan tersebut, Ferdiansyah mendengarkan langsung keresahan dan keluhan wali murid terkait kondisi sekolah di tengah konflik yang melibatkan pihak yayasan. Ia menyebut, para orang tua tidak ingin masuk dalam konflik tersebut dan hanya berharap anak-anak mereka dapat belajar dengan aman dan nyaman.

 

Pertemuan itu diikuti tiga perwakilan wali murid. Dua di antaranya, kata Ferdiansyah, merupakan wali murid yang sebelumnya hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Tangsel.

 

"Orang tua murid ini tidak terafiliasi dengan yayasan manapun. Mereka tidak mau masuk ke ranah konflik tersebut. Mereka ingin fokus bagaimana anak-anak mereka bisa sekolah, bertumbuh dan berkembang dengan baik, aman dan nyaman," ujar Ferdiansyah.

 

Menurutnya, keresahan wali murid berkaitan dengan sejumlah kejadian yang terjadi di lingkungan sekolah dalam beberapa waktu terakhir. Para orang tua khawatir persoalan tersebut kembali terjadi dan berdampak terhadap keamanan maupun kenyamanan siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM).

 

Saat berkunjung, Ferdiansyah juga diajak melihat sejumlah ruangan yang disebut mengalami kerusakan. Di antaranya ruang tata usaha (TU) serta ruang server dan CCTV.

 

Ia mendapat informasi dari pihak sekolah bahwa tidak terdapat rekaman atau backup CCTV pada 22 dan 23 Agustus. Kondisi ruang server juga disebut berantakan, dengan sejumlah kabel CCTV telah dicabut.

 

"Memang ada dua hari, tanggal 22 dan tanggal 23, itu tidak ada rekaman atau backup CCTV-nya. Informasi dari kepala sekolah, pada saat kejadian ada beberapa oknum yang masuk, termasuk mencongkel ruangan tersebut karena kondisinya rusak," jelasnya.

 

Ferdiansyah menegaskan, persoalan konflik antarpihak harus dipisahkan dari kepentingan pendidikan. Menurutnya, jika terdapat sengketa maupun persoalan hukum, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur masing-masing tanpa memasuki lingkungan sekolah dan mengganggu aktivitas siswa.

 

"Konflik ini silakan berlanjut ketika memang ada ketidaksesuaian di antara kedua belah pihak. Tetapi yang diharapkan ialah menahan diri untuk tidak memasuki wilayah sekolah. Silakan berkonflik di atas, karena orang tua murid dan pihak guru, staf yang ada di SDIP dan TKIP itu tidak mau terlibat konflik yang terjadi di antara yayasan," tegasnya.

 

Ia menilai keamanan sekolah harus menjadi perhatian utama. Terlebih, menurutnya, terdapat kejadian sebelumnya yang membuat orang tua dan siswa merasa khawatir.

 

"Yang penting anak-anak harus mendapatkan jaminan itu. Kedua belah pihak harus menahan diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat peserta didik dan orang tua tidak nyaman," katanya.

 

Selain persoalan keamanan, wali murid juga menyampaikan kekhawatiran mengenai keberlangsungan pembelajaran jika terjadi perubahan pengelola sekolah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah status guru yang selama ini sudah dikenal dan membuat siswa merasa nyaman.

 

"Anak-anak di sana dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah kenal dan nyaman dengan guru-gurunya. Ketika ada yayasan baru, kekhawatirannya apakah gurunya harus baru juga. Status guru ini pasti berdampak terhadap anak-anak," ungkapnya.

 

Ferdiansyah mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel dalam RDP sebelumnya telah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sesuai ketentuan. Kebijakan pembelajaran juga akan disesuaikan dengan situasi di lapangan.

 

"Pada saat RDP, Dindik sudah menyatakan bahwa pembelajaran harus tetap berjalan. Dindik memastikan urusan pendidikan tetap pada statusnya sekarang dan tidak akan mengubah hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran," ujarnya.

 

Sementara itu, DPRD Tangsel berencana kembali menggelar RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Agenda tersebut akan dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

 

Ferdiansyah mengatakan, RDP lanjutan nantinya akan mengundang yayasan baru yang sebelumnya telah menyampaikan surat permohonan audiensi. Selain itu, perwakilan wali murid, komite, Dindikbud Tangsel, Dewan Pendidikan hingga pihak kepolisian juga akan dilibatkan.

 

Menurutnya, pihak kepolisian perlu hadir untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan yang disampaikan dalam RDP sebelumnya, termasuk dugaan pengerusakan, intimidasi serta barang-barang yang disebut dibawa dari lingkungan sekolah.

 

Ia berharap pertemuan lanjutan tersebut dapat menghasilkan kesepahaman antarpihak untuk menjaga kondusivitas sekolah.

 

"Harapannya secepatnya akan diagendakan untuk mengundang para pihak yang lainnya. Kami berharap nanti pada saat RDP berikutnya setidaknya ada satu titik kesepahaman dan kesepakatan antara para pihak untuk menjaga kondusivitas yang harus berlangsung baik, aman, dan nyaman di lingkungan sekolah," tuturnya.

 

Ferdiansyah menegaskan, konflik antarpihak dipersilakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, proses tersebut jangan sampai mengorbankan kepentingan peserta didik.

 

"Konflik silakan diselesaikan sesuai dengan jalur prosedurnya. Sekarang kan sedang bergulir di PTUN, kemudian sedang bergulir di PN Depok dan juga sedang bergulir di Polda Metro, itu informasi yang saya dapat tadi. Silakan saja kalau para pihak memang ingin menempuh jalur-jalur hukum," ujarnya.

 

Ia mengungkapkan, dalam RDP sebelumnya, salah satu perwakilan wali murid bahkan menyampaikan kemungkinan menarik anak dari SDIP apabila situasi tidak kunjung kondusif. Hal itu menunjukkan besarnya kekhawatiran orang tua terhadap kondisi sekolah.

 

Karena itu, Ferdiansyah meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak menjadikan lingkungan sekolah sebagai arena konflik.

 

"Jangan sampai tadi ingin melakukan pengambilalihan aset dan berkonflik dengan yayasan yang lama ini dengan mengorbankan banyak pihak. Kita fokusnya kepada anak agar bisa sekolah dengan aman dan nyaman, di luar konflik yang terjadi antar kedua pihak itu," pungkasnya.