Forum Aktivis Tolak Kedatangan Jokowi

SERANG – Rencana kedatangan Joko Widodo ke Banten mendapat penolakan dari sejumlah aktivis. Aliansi Forum Aktivis Pro Kebenaran dan Keadilan Provinsi Banten menggelar aksi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kamis (10/9).

 

Massa yang mengatasnamakan 21 forum aktivis tersebut menyampaikan penolakan terhadap rencana safari politik Jokowi di Provinsi Banten. Dalam aksi tersebut, mereka membawa sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas selama dua periode pemerintahan Jokowi.

 

Ketua Aliansi Forum Aktivis Pro Kebenaran dan Keadilan Banten, Sabrawijaya, mengatakan aksi tersebut merupakan gerakan moral untuk menyampaikan sikap penolakan terhadap safari politik Jokowi di Banten.

 

"Menolak safari politik Jokowi di Banten, karena rekam jejak Jokowi sebagai pendusta, penghianat bangsa, penghancur ideologi sosial ekonomi dan sumberdaya alam dan berbuat zalim terhadap rakyat Banten karena Meligitamasi PIK 2 dijadikan PSN," kata Sabrawijaya.

 

Menurut Sabrawijaya, persoalan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian massa. Mereka menilai penetapan PIK 2 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ketika Jokowi masih menjabat presiden telah menimbulkan persoalan bagi masyarakat pemilik lahan di Banten.

 

Karena itu, mereka meminta persoalan tersebut mendapat perhatian dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Selain PIK 2, massa juga membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan hukum dan kebijakan nasional. Mereka meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan Jokowi dalam sejumlah perkara korupsi yang menyeret mantan menteri di kabinetnya.

 

Kasus kematian enam anggota Laskar FPI dalam peristiwa Kilometer 50 juga menjadi salah satu persoalan yang mereka minta diusut. Massa juga turut menyinggung peristiwa Bawaslu setelah Pilpres 2019.

 

Selain itu, persoalan perubahan Undang-Undang Pemilu juga tak ketinggalan menjadi sorotan. Aliansi menilai perubahan aturan tersebut berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan meminta persoalan tersebut diproses secara hukum.

 

Massa juga meminta pemerintah mengusut kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019. Tak berhenti di sana, polemik mengenai keabsahan ijazah Jokowi turut masuk dalam tuntutan. Mereka meminta persoalan tersebut diproses secara transparan dan akuntabel.

 

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi juga mempersoalkan aktivitas politik Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Safari politik yang dilakukan bersama partai politik tertentu dinilai massa sarat dengan kepentingan kekuasaan. Mereka juga meminta Jokowi tidak lagi terlibat dalam politik praktis dan mengambil posisi sebagai negarawan.

 

Menurut massa, kedatangan Jokowi ke Banten dinilai belum tepat ketika sejumlah persoalan hukum, dugaan pelanggaran HAM, serta tuntutan keadilan yang mereka soroti masih dianggap belum memperoleh penyelesaian.

 

"Kami tidak butuh orang yang sudah mengecewakan masyarakat, kami butuh pemimpin yang memiliki sifat sidik, amanah, fathonah dan tablig," ujarnya.

 

Sebagai informasi, Jokowi dijadwalkan hadir pada Kamis (10/9) dalam agenda budaya Keceran yang diselenggarakan Peguron Silat Mande Macan Guling. Namun, Jokowi batal hadir.

 

Meski hari ini batal hadir dalam acara Keceran, namun Ketua Umum Mande Macan Guling Ratu Lilis Karyawati mengatakan, Jokowi akan kembali dijadwalkan datang ke Banten pada 16 Oktober 2026.

 

Dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (7/9/2026), Ratu Lilis menegaskan bahwa kegiatan keceran merupakan agenda tahunan yang bersifat sakral, yang memadukan seni beladiri pencak silat, ketahanan fisik, dan nilai-nilai spiritual Cimande. Ia juga meluruskan bahwa tidak ada niat politik di balik acara tersebut.

 

“Kita sih gak ada niat apa-apa cuma kita ingin silaturahmi dan melestarikan seni budaya Banten di Keuceran ini. Saya punya keyakinan kita ini tidak punya niat apa-apa, kita ini cuma mau melestarikan seni budaya Banten,” tegas Lilis.

 

Ratu Lilis juga mengatakan kegiatan Keceran tetap dilaksanakan, namun lokasi pelaksanaannya dipindahkan ke Tamansari.

 

“Keceran tetap kita laksanakan, lokasinya pindah ke Tamansari. Pak Jokowi tidak bisa hadir dikarenakan kondisi Gunung Anak Krakatau,” ungkap Lilis.