Dinilai Mampu Secara Finansial, BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekolah-sekolah tersebut dinilai mampu secara finansial sehingga tidak menjadi prioritas program.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, mayoritas sekolah yang dicoret merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang bekerja sama dengan institusi nasional maupun internasional, serta satuan pendidikan yang dinilai mandiri dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Sekolah-sekolah tersebut tidak menjadi prioritas penerima program,” kata Sudaryono di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan, pemutakhiran data dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Pendataan mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan, mulai sekolah negeri, madrasah, pesantren hingga pendidikan keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah menerima layanan MBG. Sementara sekitar 240.000 lainnya masih menunggu perluasan program.

BGN juga menerima banyak permohonan dari sekolah yang belum terlayani. Setiap permohonan akan diverifikasi dan dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan.

“Kami akan investigasi untuk kemudian melayani program MBG secara bertahap sesuai tahapan yang kami punya,” ujarnya.

Perluasan MBG akan diprioritaskan ke wilayah dengan kebutuhan tinggi, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta wilayah dengan angka stunting tinggi.

Maluku dan Papua menjadi salah satu perhatian. BGN mencatat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut masih belum terlayani. Untuk itu, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan daerah.

Di sisi lain, pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya mengandalkan SPPG yang ditunjuk BGN. Menurutnya, kantin sekolah, UMKM dan pemerintah daerah perlu lebih banyak dilibatkan.