Pendidikan Gratis, Jangan Cuma Gimik

JAKARTA — Wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi mendapat perhatian dari kalangan pendidikan.

Prabowo sebelumnya menegaskan biaya pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar (SD), SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis. Presiden juga menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
“Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” tegas Prabowo.

Presiden juga menyinggung sumber pembiayaan program tersebut. Menurutnya, salah satu sumber dana dapat berasal dari uang negara yang berhasil dikembalikan dari tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyambut baik wacana tersebut. Dia menilai pendidikan merupakan hak warga negara sehingga persoalan biaya tidak boleh menjadi penghalang masyarakat memperoleh pendidikan.

“Skema pendidikan gratis sangat mungkin untuk didorong, tetapi harus disiapkan secara matang,” ujar Lalu Hadrian kepada Rakyat Merdeka Group Minggu (20/9/2026).

Namun, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengingatkan pemerintah agar wacana tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan politik.

P2G, kata Satriwan, mengapresiasi niat Presiden untuk memperluas pendidikan gratis. Tetapi, pihaknya masih mempertanyakan kesiapan anggaran untuk merealisasikannya.

“Kami merasa ragu dan khawatir, jangan sampai pernyataan Presiden ini kemudian terkesan hanya sebatas gimik komunikasi di depan forum atau pertemuan publik,” kata Satriwan.

Menurut dia, optimisme pemerintah tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi APBN dan arah kebijakan anggaran.

Satriwan menyoroti postur RAPBN 2027 yang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dari total APBN sekitar Rp4.090 triliun. Secara nominal, angka tersebut memenuhi ketentuan minimal 20 persen anggaran pendidikan.

Namun, dia mempersoalkan alokasi Rp240 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masuk dalam penghitungan anggaran pendidikan.

“Dalam hitungan kami, jika anggaran pendidikan Rp820,9 triliun dipotong Rp240 triliun untuk MBG, maka sisanya hanya tinggal Rp580,9 triliun,” ujarnya.
Satriwan menilai angka tersebut setara sekitar 14,2 persen dari total APBN.

Dia merujuk pada Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengatur agar anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan untuk APBN tahun-tahun berikutnya, paling lambat pada APBN 2028. MK menegaskan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan harus digunakan untuk komponen utama pendidikan, seperti peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.

Karena itu, Satriwan meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan apabila ingin merealisasikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.

“Jika Presiden ingin menggratiskan pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi, maka baru bisa terlaksana secara konsisten dan realistis jika anggaran pendidikan betul-betul hanya diperuntukkan bagi komponen utama pendidikan,” tegasnya.

Dia menyebut sejumlah kebutuhan yang harus menjadi prioritas, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru honorer, pengangkatan guru menjadi PNS, hingga perbaikan sarana dan prasarana sekolah, madrasah, serta kampus.

“Bukan untuk program MBG. Jadi, menurut saya, niat baik Presiden bertentangan dengan kebijakan politik anggarannya sendiri,” pungkas Satriwan.